Pemkab Bangkalan Mediasi Sengketa Lahan Pendidikan SDN Lerpak 2, Ratusan Siswa Terlantar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, kini tengah berupaya keras memediasi sengketa lahan pendidikan yang melibatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 2. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi ratusan siswa yang terdampak.

Sengketa lahan ini mencuat setelah warga pemilik lahan melakukan penyegelan terhadap seluruh ruang kelas sekolah. Akibatnya, sebanyak 230 siswa tidak dapat mengakses fasilitas belajar mereka sejak Senin (3/11) lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bangkalan, Moh Ya’kub, menegaskan pentingnya penyelesaian cepat. Ia berharap negosiasi yang sedang berlangsung dapat segera menemukan titik terang demi masa depan pendidikan anak-anak di Lerpak 2.

Moh Ya’kub menjelaskan bahwa proses negosiasi antara Pemkab Bangkalan, yang diwakili oleh dinas pendidikan, dengan pengacara pemilik lahan tengah berjalan intensif. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik dalam sengketa lahan pendidikan ini.

Fokus utama dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri penyegelan sekolah. Keberlanjutan pendidikan bagi para siswa menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil oleh Pemkab Bangkalan.

"Saat ini negosiasi antara Pemkab Bangkalan yang diwakili dinas pendidikan dengan pengacara pemilik lahan sedang berlangsung dan berharap kasus sengketa lahan di SDN Lerpak 2 Bangkalan tersebut segera selesai," ujar Moh Ya’kub di Bangkalan, Rabu, menekankan urgensi penyelesaian konflik. Harapan besar diletakkan pada hasil mediasi ini agar KBM dapat kembali normal.

Penyegelan ruang kelas SDN Lerpak 2 Bangkalan oleh warga pemilik lahan telah secara signifikan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi para guru dan 230 siswa yang kini tidak memiliki tempat belajar yang layak.

Sejak penyegelan dimulai pada Senin (3/11), para siswa terpaksa mencari alternatif tempat belajar. Pihak sekolah, dengan dukungan tokoh masyarakat dan orang tua siswa, berinisiatif meminjam teras rumah warga serta mushalla di sekitar lingkungan sekolah.

Langkah darurat ini menunjukkan semangat gotong royong komunitas dalam menjaga agar proses pendidikan tidak terhenti sepenuhnya. Meskipun demikian, solusi sementara ini tentu tidak ideal dan menyoroti kebutuhan akan penyelesaian permanen sengketa lahan ini.

Kepala SDN Lerpak 2, Junaidi, mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak jangka panjang. "Kami berharap, kasus ini bisa segera selesai, karena jika penyegelan berlangsung lama, maka yang akan menjadi korban adalah para siswa," kata Junaidi, menyoroti risiko terhadap masa depan pendidikan anak-anak.

Kasus sengketa lahan pendidikan yang menimpa SDN Lerpak 2 di Kabupaten Bangkalan ternyata bukan insiden tunggal di Pulau Madura. Fenomena serupa juga dilaporkan terjadi di dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

Adanya kasus-kasus sengketa lahan ini di beberapa wilayah menunjukkan adanya isu yang lebih luas terkait status kepemilikan aset pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan dan pencatatan aset sekolah di masa lalu.

Situasi ini menggarisbawahi pentingnya audit dan legalisasi kepemilikan lahan sekolah secara menyeluruh. Kejelasan status hukum lahan sangat krusial untuk mencegah terulangnya gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar di masa mendatang.

Penyelesaian sengketa lahan pendidikan ini tidak hanya penting bagi SDN Lerpak 2, tetapi juga sebagai preseden untuk kasus-kasus serupa di seluruh Madura. Ini demi memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk pendidikan tanpa hambatan.

Sumber: AntaraNews