Pemerintah Diminta Evaluasi Efektivitas PPKM Darurat Sebelum Putuskan Diperpanjang

Pemerintah perlu memikirkan para pedagang, misalnya pedagang kaki lima yang terdampak. Perlu ada solusi. Serta, celah yang sering kali ditempuh masyarakat tidak taat perlu diperhatikan. Pemerintah harus bersikap tegas dan terukur.

Oleh Ahda Bayhaqi- Reporter

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah memastikan efektivitas PPKM Darurat bila diputuskan akan diperpanjang. Ia memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah.

"Jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat di bawah akan semakin sulit. Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (14/7).

Pemerintah perlu memikirkan para pedagang, misalnya pedagang kaki lima yang terdampak. Perlu ada solusi.

Serta, celah yang sering kali ditempuh masyarakat tidak taat perlu diperhatikan. Pemerintah harus bersikap tegas dan terukur.

"Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur," kata Nurhadi

Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini mengatakan, pemerintah perlu memastikan skenario perlindungan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan harus memadai supaya efektif menekan kematian akibat Covid-19.

"Jika benar benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," ujarnya.

Nurhadi mengingatkan pemerintah harus mengevaluasi dulu beberapa pekan penerapan PPKM Darurat. Sejauh mana kebijakan ini efektivitas menekan mobilitas masyarakat dan laju penyebaran Covid-19. Dampak terhadap ekonomi karena penerapan PPKM Darurat ini. Serta, evaluasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

"Dilihat dulu perkembangan penerapan PPKM darurat ini, dievaluasi sejauh mana praktiknya, sudah efektif kah menekan mobilitas masyarakat? Sudah bisakah mengurangi kasus positif Covid-19? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya PPKM khususnya di bidang ekonomi? Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak? Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," ujarnya.

"Setidaknya hal-hal demikian perlu dipertimbangkan lebih serius terlebih dahulu meski niatan utama adalah untuk keselamatan jiwa manusia," pungkasnya.

Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).