PPKM Mikro

Kenaikan kasus harian Covid-19 di Jawa dan Bali, akhir-akhir ini bahkan di awal November tercatat 5.000 kasus aktif menjadi dasar tetap memberlakukan PPKM.

Zubairi meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat harus menggunakan masker dan melindungi diri dari penularan Covid-19.

Penerapan level 2 PPKM ini diterapkan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 tentang penerapan PPKM Level 2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Sebelumnya, masih terus dilaporkan di Indonesia adanya penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19.

Hal itu merupakan pencapaian baik setelah pandemi melanda selama 2 tahun.

PPKM Dihentikan Jika Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 dalam 6 Bulan. Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa dihentikan jika tidak terjadi lonjakan kasus selama enam bulan setelah Lebaran atau hingga Oktober 2022.

Anies mengatakan, masa-masa kritis selama pandemi Covid-19 telah dilalui dengan baik. Menurut Anies, semua itu dapat dilalui karena kerja sama, disiplin, dan kesabaran dalam bertahan di masa pandemi.

Untuk restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat. Dengan kapasitas maksimal 100 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi di dalam gedung/toko atau area terbuka baik pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal diizinkan buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Kegiatan di area publik, taman umum, tempat wisata umum juga diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. Serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Untuk wilayah Jawa dan Bali, jumlah daerah yang berada di level 1 mengalami peningkatan dari yang semula 11 daerah menjadi 41 daerah.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, peluang pemerintah untuk menghapus ketentuan PPKM sangat besar dan akan diterapkan secepatnya.

Berdasarkan Inmendagri ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada Senin (9/5) itu, kegiatan perkantoran non essential di Jakarta diberlakukan WFO dengan kapasitas maksimal 75 persen.

Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan masukan Pandu Riono.

Jumlah daerah pada Level 1 mengalami peningkatan. Sebelumnya 20 daerah menjadi 29 daerah. Sementara penurunan daerah level 2 semula 99 daerah menjadi 97 daerah. Begitu juga level 3 dari yang semula 9 daerah hanya menjadi 2 daerah.

Hal itu tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 yang mengatur khusus perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali.

Luhut merinci sebanyak 93% kabupaten/kota Jawa-Bali sudah berada pada level 1 dan 2. Tetapi masih ada 9 kabupaten/kota yang menduduki level 3.

Selama kebijakan tersebut berlaku, daerah yang berstatus PPKM level 3, 2 , 1 dapat melaksanakan resepsi pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tanpa menyediakan tempat prasmanan makanan.

Pemerintah mengizinkan kegiatan beribadah saat Ramadhan seperti tarawih dan tadarus untuk dilakukan di Masjid dan musala untuk daerah pada level PPKM level 1, 100 persen aktivitas, level 2 sebesar 75 persen, dan level 3 hanya 50 persen saja.

Perlu diketahui dalam Inmendagri 19/2022 mengatur kategori PPKM setiap daerah di luar Jawa-Bali. Di mana dalam Inmendagri 19/2022 dan tidak ada tertera daerah yang berada di PPKM level 4.