Pejabat Pemprov Papua Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Insfrastruktur Hampir Rp2 Miliar
This is description
This is description
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, berinsial JW, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp1,9 Miliar, terkait pembangunan dermaga di Kampung Teba, tepatnya di muara sungai Mamberamo.
Diketahui anggaran pembangunan dermaga tersebut untuk pelayaran tradisional senilai Rp3,1 Miliar. Proses hukumnya sudah memasuki tahap dua.
Modusnya pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Juga proses pelelangan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya dengan metode penunjukan langsung dengan pemenangnya adalah CV. Sidokerti.
“Anggaran pembangunan dermaga itu bersumber dari pemerintah pusat. Diduga kerugian negara mencapai Rp1,9 Miliar. Dan telah dikucurkan ke pihak kontraktor 75 persen dari nilai kontrak," ungkapnya.
CV.Sidokerti dalam mengerjakan pembangunan dermaga tersebut tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak.
Kejaksaan Negeri Jayapura memiliki wilayah kerja dalam penegakan hukum di Kota Jayapura dan empat kabupaten lainnya di Provinsi Papua, salah satunya juga Kabupaten Mamberamo Raya. "Penyidik kami menemukan pembangunan dermaga di Kampung Teba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam tender.
Padahal, anggaran untuk pembangunan dermaga pada tahap pertama telah dicairkan senilai Rp1,9 Miliar," tutur Lukas Sinuraya.
Sinuraya menambahkan tersangka JW masih koperatif, pihaknya belum melakukan penahanan kepada tersangka.
“Tersangka di kenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.
Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca SelengkapnyaNamun, lokasi pembangunannya tidak tertulis secara detil.
Baca SelengkapnyaKeluhan itu juga didengar beberapa perwakilan kementerian yang ikut hadir dalam rapat tersebut.
Baca SelengkapnyaNantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar rekonstruksi pembunuhan ibu kandung Tapos, Depok, Kamis (31/8). Pelaku RA (23) memperagakan sejumlah adegan, termasuk 43 kali menusuk korban.
Baca SelengkapnyaProyek pembangunan itu akan melampaui target awal karena banyak kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan
Baca SelengkapnyaGanjar menyatakan, bahwa infrastruktur yang dibahas dengan Menteri Basuki secara keseluruhan salah satunya infrastruktur politik.
Baca SelengkapnyaMeski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.
Baca Selengkapnya