Munas Alim Ulama NU: Pemerintah Wajib Buat Regulasi Batasi Medsos bagi Anak

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dalam pengawasan konten medsos guna mencegah dampak negatif dan melindungi generasi muda dari kejahatan siber.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, merupakan langkah strategis guna melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang siber yang semakin kompleks.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Menteri Agama menegaskan pentingnya fondasi agama dan etika yang kuat di ruang digital, mendukung penuh implementasi PP Tunas untuk perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya peran media dalam mengawal implementasi PP Tunas yang mulai berlaku efektif, demi memastikan perlindungan anak digital di Indonesia.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

BPKN mendukung penuh kebijakan Pembatasan Media Sosial Anak yang digagas Komdigi, sebagai langkah strategis melindungi anak dari risiko digital dan memastikan ruang siber aman dan sehat bagi generasi muda.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata Iran-AS dan berharap terwujud Gencatan Senjata Permanen demi kemanusiaan global. Simak selengkapnya.

Pesantren Lirboyo di Kediri menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35, namun masih menanti keputusan resmi dari PBNU yang tengah melakukan konsolidasi internal organisasi.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35 pada tahun 2026, didukung berbagai pihak dan optimis dengan peluangnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyatakan organisasi tengah memusatkan perhatian pada konsolidasi internal serta verifikasi administrasi sebagai bagian dari Persiapan Muktamar PBNU ke-35 yang dijadwalkan pertengahan 2026.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 menetapkan kepemilikan laut atas nama individu dan korporasi haram.