Media Sosial Anak

Anggota DPRD Surabaya William Wirakusuma menyatakan masa SMA adalah waktu ideal bagi pelajar untuk mulai menggunakan gawai, menyikapi pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun dan perlunya filter konten digital.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi baru yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital dari konten negatif dan paham menyimpang.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menegaskan PP Tunas Perlindungan Anak bukan sekadar pembatasan, melainkan investasi strategis untuk membentuk karakter generasi muda di era digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang anak dari efek negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Kemendukbangga dan Komdigi bersinergi memperkuat peran keluarga serta menuntut kepatuhan platform digital demi perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi PP Tunas.

Praktisi perlindungan anak di Kotawaringin Timur menyambut baik PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang bertujuan meminimalisir dampak negatif internet dan media sosial, berharap implementasi aturan ini ketat demi masa depan generasi muda.

KPPAD Bali secara tegas mendukung perlindungan ruang digital anak di tengah maraknya kasus perundungan hingga radikalisme, mendorong implementasi PP Tunas untuk pengawasan konten dan aktivitas daring anak.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi, demi melindungi mereka dari berbagai ancaman online.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti urgensi Pengawasan Anak Gim Online dan media sosial guna mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan, sekaligus menekankan peran pola asuh orang tua.

Media sosial seru untuk remaja, tapi bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, harga diri, dan hubungan sosial mereka.

PBNU meminta Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2025 merekomendasikan pemerintah dapat membuat regulasi pembatasan media sosial anak.