media sosial anak

Pemerintah Kota Makassar melalui Diskominfo gencar sosialisasikan PP Tunas. Tujuannya memastikan anak siap mental dan psikologis sebelum bermedsos, melindungi mereka dari bahaya digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti tantangan besar dalam implementasi PP TUNAS, di mana tiga dari lima anak memalsukan usia mereka untuk dapat mengakses media sosial.

Pemerintah Kabupaten Lebak mendesak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Data menunjukkan angka kasus Pelaporan Kekerasan Seksual Lebak terus meningkat, namun banyak yang belum terungkap.

Staf Ahli Bupati Bangka, Boy Yandra, menegaskan bahwa PP Tunas menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan mampu berdaya saing di era digital yang terus berkembang.

DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada orang tua sebagai penentu efektivitas implementasi PP Tunas untuk melindungi anak dari konten negatif di media sosial.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi penting untuk perlindungan anak digital, dan siap siapkan aturan turunannya demi masa depan generasi muda.

Dokter spesialis anak menyarankan batasan screen time anak untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, seiring dengan diterapkannya Peraturan Menteri Komdigi terkait perlindungan anak di platform digital.

Anggota DPRD Surabaya William Wirakusuma menyatakan masa SMA adalah waktu ideal bagi pelajar untuk mulai menggunakan gawai, menyikapi pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun dan perlunya filter konten digital.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi baru yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital dari konten negatif dan paham menyimpang.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menegaskan PP Tunas Perlindungan Anak bukan sekadar pembatasan, melainkan investasi strategis untuk membentuk karakter generasi muda di era digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang anak dari efek negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Kemendukbangga dan Komdigi bersinergi memperkuat peran keluarga serta menuntut kepatuhan platform digital demi perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi PP Tunas.

Praktisi perlindungan anak di Kotawaringin Timur menyambut baik PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang bertujuan meminimalisir dampak negatif internet dan media sosial, berharap implementasi aturan ini ketat demi masa depan generasi muda.

KPPAD Bali secara tegas mendukung perlindungan ruang digital anak di tengah maraknya kasus perundungan hingga radikalisme, mendorong implementasi PP Tunas untuk pengawasan konten dan aktivitas daring anak.

Pembatasan akses media sosial bagi anak dinilai penting, namun pakar menekankan perlunya penguatan literasi digital anak agar perlindungan di ranah digital berjalan optimal dan berkelanjutan.

PP Tunas resmi berlaku 28 Maret 2026, menekankan fondasi iman dan etika sebagai kunci utama akses digital anak. Regulasi ini melindungi anak di bawah 16 tahun dari risiko media sosial.

Menteri Agama menegaskan pentingnya fondasi agama dan etika yang kuat di ruang digital, mendukung penuh implementasi PP Tunas untuk perlindungan anak.