Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan program Presiden Jokowi soal reformasi birokrasi. Menurut dia, program ini bukan untuk memangkas, melainkan merampingkan.

"Saya menerjemahkan untuk mereformasi, tidak memangkas tapi merampingkan birokrasi, karena presiden minta reformasi bukan hanya di kulit, tapi hingga ke jantung," kata Tjahjo dalam Rakornas dalam Forkopimda di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Perampingan, lanjut Tjahjo, nantinya akan diaplikasi dengan penyederhanaan eselon. Eselon yang semula ada empat jenjang, akan disederhanakan menjadi dua jenjang. Dua eselon yang hilang akan dialihtugaskan menjadi fungsionaris.

"Jangan sampai ada kesan hilang eselon berkurang. tapi tunjangan kinerja kan tetap. jadi kalau sekarang dia pejabat eselon 4, mendapat gaji penerimaan satu bulan satu juta misalnya, ya kalau nanti diganti pejabat fungsional," lanjut Tjahjo.

Menpan RB Hati-hati

Tjahjo berjanji, saat nantinya perampingan eselon dilakukan, dirinya akan sangat berhati-hati. Sebab, tidak akan semua kementerian dan lembaga dilakukan perampingan terhadap pejabat eselonnya.

"Saya akan hati-hati, cermat, totalitas, mana yang harus alih pejabat fungsional dan yang tidak, karena memindahkan pejabat eselon ke fungsional di daerah tak bisa semua. Dan Desember ini KemenPAN RB akan mencontohkan agar bisa menjadi contoh kementerian/lembaga lainnya," Tjahjo menandasi.

Pemangkasan Eselon Tak Potong Pendapatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemangkasan eselon tidak akan memengaruhi pendapatan para aparatur sipil negara (ASN). Jokowi menjelaskan bahwa pemangkasan eselon eselon bertujuan mempercepat proses birokrasi di Indonesia.

"Tolong dijelaskan kita tidak ingin memotong pendapatan, income, hanya ingin memotong kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir kemana-mana, tapi sekarang berkurang mempelintir," kata Jokowi.

Reporter: M Radityo