Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar rakyat hidup damai dengan virus Corona alias Covid-19. Dasarnya, informasi dari WHO menyatakan bahwa virus yang telah memakan korban ratusan ribu jiwa di dunia itu tidak akan hilang.

"Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," ucap Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5).

Namun imbauan hidup berdamai dengan Corona oleh Presiden Jokowi mendapat banyak penolakan. PP Muhammadiyah misalnya.

Apalagi, bila dilihat dari kerja keras para tenaga medis yang tengah berperang melawan Covid-19. Imbauan berdamai dengan corona dinilai tidak tepat diucapkan oleh Jokowi.

"Kebijakan mengendurkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pernyataan berdamai dengan virus corona di saat seperti ini bukanlah suatu sikap yang tepat. Karena di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang terpapar yang dipertaruhkan," ujar Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah, Agus Samsudin, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Menurutnya, saat ini para tenaga kesehatan sedang bertaruh nyawa menyelamatkan warga yang terpapar Covid-19, sehingga mereka harus dijaga supaya dapat bekerja dengan baik.

Alasan Muhammadiyah

Alasan Muhammadiyah menolak berdamai dengan corona, kata Agus, karena pergerakan grafik kasus virus corona di Tanah Air masih terus naik dari hari ke hari dan belum ada tanda-tanda melandai.

Terlebih menilai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona sampai respons masyarakat. Maka MCCC PP Muhammadiyah bersikap untuk terus melawan penyebaran virus Corona.

"Berbagai indikator perkembangan wabah Covid-19 yang masih terus menunjukkan tren kenaikan dari jumlah kasus maupun korban meninggal justru harus meningkatkan upaya perlawanan terhadap penyebarannya," kata Agus.

Sebagai wujud perlawanan terhadap virus corona, jelas Agus, Muhammadiyah melalui jaringan struktur dari tingkat pusat hingga ranting terus melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan wabah virus Corona di Indonesia.

"Kebijakan penanganan Covid-19 dibuat di tingkat Pimpinan Pusat dan diterjemahkan dalam aksi di lapangan dengan ujung tombaknya berada di pimpinan cabang (PCM) dan ranting muhammadiyah (PRM), selain amal usaha Muhammadiyah (AUM)," papar Agus lagi.JK juga Menolak Damai

JK juga Menolak Damai

Tak cuma Muhammadiyah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menolak damai dengan virus Corona. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), itu menegaskan, Covid-19 ini termasuk ganas, sehingga tak bisa diajak berdamai.

"Ini kan virus ganas dan tidak pilih-pilih siapa. Tidak bisa diajak berdamai, kalau namanya berdamai itu, kalau dua-duanya berdamai. Kalau kita hanya ingin berdamai tapi virusnya enggak, bagaimana," kata dia pada webinar Universitas Indonesia: 'Segitiga Virus Corona', Selasa (19/5).

JK juga mempertanyakan penggunaan istilah berdamai. Sebab, dia berpendapat bahwa perdamaian hanya bisa terwujud jika kedua belah pihak sama-sama punya keinginan menyudahi perang.

"Kurang pas sebenarnya. Karena damai itu harus kedua belah pihak. Tidak ada perdamaian bagi mereka. Bahwa you bisa kena, bisa mati," ungkap JK.

"Mungkin kebiasaan kita yang harus berubah. Itu mungkin dianggap hidup berbarengan, pakai masker terus, cuci tangan terus. Tapi tidak berarti kita berdamai, tidak ada. Karena risikonya mati," tambah dia lagi.

Pada diskusi tersebut, JK memberikan contoh sejumlah negara yang memilih melonggarkan protokol kesehatan seperti di Swedia mengakibatkan angka kematian 5 kali lipat lebih tinggi.

"Apa yang dilakukan di Swedia, yang tidak menekan lockdown dibandingkan dengan Finlandia, Norwegia. Tingkat kematian di Swedia 5 kali lipat dibanding dengan negara sekitarnya, akibat ingin mencoba herd immunity," jelas dia.

Ekonomi Harus Jalan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kenapa kita harus berdamai dengan corona. Pemerintah akan mempersilakan pabrik buka dengan catatan, menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu alasannya, yakni agar ekonomi berjalan. Dengan begitu, jumlah korban PHK tidak semakin besar.

"Ke depan kalau belum selesai Covid-19, kita memang terpaksa harus berdamai, bersahabat, artinya kita me-manage. Pabrik-pabrik yang ada ke depan boleh buka, tapi harus membuat protokol yang kuat, protokol kesehatan, masuk semua harus diperiksa dengan thermal gun, tempat cuci tangan disiapkan di mana-mana, hand sanitizer di mana-mana, semua wajib pakai masker, kemudian di tempat kerja ada jaraknya, moda transportasi juga begitu, restoran, hotel, memperlakukan hal yang sama,”

“Mereka tidak mungkin akan tutup terus- menerus, PHK akan berguguran, akan makin banyak, tapi itu ke depan. Kita sekarang maksimalkan dulu melaksanakan PSBB ini,” terangnya.