Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan masih banyak permasalahan berkaitan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam acara sosialisasi Permendagri tentang penyusunan APBD 2020 di Hotel Grand Paragon, Jakarta.

"Kesempatan ini, saya juga perlu mengingatkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan alokasi APBD untuk belanja," ucap Tjahjo, Selasa (18/6).

Masalah pertama berkaitan dengan penganggaran tidak sesuai dengan substansi. Kedua dalam hal realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggarannya.

"Ketiga, kelebihan pembayaran honorarium. Apakah itu menyangkut perjalanan dinas, paket meeting, ini harus dicermati dengan baik. Ada pertanyaan yang muncul kalau diselenggarakan di kantor Pemda dibanding di hotel. Kenapa lebih mahal di kantor pemerintah. Ini problem," jelas Tjahjo.

Keempat, masih kata dia, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa. Termasuk jasa konsultasi. Kelima, kelebihan pembayaran belanja modal.

"Keenam, belanja program yang belum dapat dimanfaatkan. Ketujuh, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai," kata Tjahjo.

Terakhir, lanjut dia, pertanggungjawaban belanja yang kurang tertib.

"Delapan poin ini menjadi masalah yang harus menjadi perhatian saya dan bapak ibu sekalian. Baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," tegas Tjahjo.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com