Membedah Penulisan Ulang Sejarah RI, Tragedi PKI hingga Kepemimpinan SBY dan Jokowi

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan sedang proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Tim dari berbagai latar belakang terkait telah dibentuk. Proyek ini menjadi sorotan meluas, dan menjadi pro kontra.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan riwayat sejarah Indonesia yang ada saat ini tidak akan diubah. Namun diperbaharui dengan penambahan sejumlah temuan.

"Jadi bukan diubah, kita meng-update sejarah kita itu, karena kita ini sudah lama belum menerbitkan tentang sejarah kita. Ini kebetulan tahun ini tepat 80 tahun Indonesia Merdeka," kata Fadli Zon di Semarang, Jumat (9/5).

Proyek ini melibatkan 100 sejarawan, profesor dan doktor di bidangnya masing-masing. Penulisan ulang sejarah tetap mengacu pada dua buku rujukan yang sudah terbit, yaitu Sejarah Nasional Indonesia dan Indonesia Dalam Arus Sejarah.

Maka dari itu, pihaknya menekankan penulisan ulang sejarah tidak dimulai dari nol.

"Kita berangkat dari yang sudah ada. Ada Sejarah Nasional Indonesia, dulu pernah terbit tahun 1984, kemudian ada tahun 2012 Indonesia Dalam Arus Sejarah. Nah ini, kita bukan berangkat dari nol, berangkat dari yang sudah ada," ungkapnya.

Penulisan ulang sejarah akan diterbitkan tepat saat Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-80 pada 17 Agustus nanti. Menurutnya buku sejarah hasil penulisan ulang tersebut baru akan dibuat 10 jilid.

"Tapi ya tentu karena cuma 10 jilid ya, tentu masih terbatas. Nanti kita akan detailkan lagi masing-masing," ujarnya.

Untuk proses penulisan ulang sejarah yang diperbarui ialah dimulai dari riwayat masa pra sejarah manusia termasuk dari masa manusia mengenal atau menggunakan tulisan.

"Yang pra sejarah, kemudian tambahan-tambahan yang lain juga," jelasnya.

Fadli Zon membantah penulisan ulang sejarah menyoroti pada periode munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Yang ada adalah tetap mempertahankan informasi mengenai fakta sejarah seputar pembantaian massal oleh PKI tahun 1948 dan 1965.

"Kita tahu bahwa PKI itu memang memberontak kan, tahun 48 itu yang banyak korban justru tokoh-tokoh kiai dari Nahdatul Ulama. ketika itu dari Gontor dan juga kepala-kepala institusi pemerintah, ada kepala pengadilan, kepala sekolah. Jadi itu kan fakta ya, memang PKI memberontak tahun 48, tahun 65, itu fakta sejarah. Itu tidak kita ubah," tegas Fadli.

Dia melanjutkan ada banyak temuan-temuan, termasuk catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan lalu.

"Semua perlu di-update, kami update. Misalnya, periode terakhir (dalam versi sejarah saat ini) itu periode sebelum Pak SBY. Kalau enggak salah. Nanti, tentu ditambahkan," jelasnya.

Dia menyampaikan jika nantinya rampung, buku sejarah Indonesia versi teranyar itu akan menjadi semacam buku sejarah resmi Indonesia, dan bakal menjadi acuan buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah.