Masuk Kelas Saat Tinjau Ujian Nasional, Ridwan Kamil Langgar Aturan

Rabu, 3 April 2019 17:53 Reporter : Aksara Bebey
Masuk Kelas Saat Tinjau Ujian Nasional, Ridwan Kamil Langgar Aturan Mendag Enggartiasto Lukita dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ©2019 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ke sekolah Luar Biasa (SLB) dan sejumlah sekolah mendapat kritik dari Ombudsman. Pria yang akrab disapa Emil ini dianggap menyalahi prosedur ujian dengan masuk ke dalam kelas.

Peninjauan itu dilakukan oleh Ridwan Kamil pada Selasa (2/4) di SLB Wyata Guna, Jalan Padjajaran, Kota Bandung. Dalam kesempatan itu, Emil sempat masuk ke dalam kelas. Aktivitasnya itu pun diunggah di akun media sosial pribadinya.

Kepala Ombudsman RI Jabar Haneda Sri Lastoto menjelaskan, Prosedur Operasional Standar (POS) UN mencatat bahwa yang dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian dan pengawas. Begitupun untuk UNBK yang hanya dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian, pengawas, proktor atau teknisi.

"Seharusnya gubernur sebagai pejabat pemerintah dapat memahami aturan. Peraturan sudah disampaikan jauh hari. Gubernur lain tunduk patuh dan hanya mengintip di ruangan jendela," ujarnya, Rabu (3/4).

Ia menegaskan, panitia memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan aturan. Meski dalam pelaksanaannya ia mengerti ada rasa tidak enak menegur, apalagi kepada seorang gubernur.

Disinggung mengenai langkah yang akan ditempuh, Ombudsman memilih menyerahkan kepada pihak panitia penyelenggara. Momentum ini pun harus menjadi perhatian dan jangan sampai terulang kembali. Semua pihak harus menghargai peraturan yang sudah dibuat.

ridwan kamil tinjau ujian nasional 2019 Merdeka.com/instagram ridwan kamil


"Ini soal kepatuhan kita saja dari hal sangat prosedural tapi kadang melenakan dan dianggap tidak melanggar padahal melanggar," ucapnya.

Temuan Dugaan Pelanggaran

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Jabar Fitry Agustine, mendapat laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Ujian Nasional. Jenis dugaan pelanggarannya yakni memainkan ponsel, lalu proktor bermain game di laptop pada saat ujian sedang berlangsung.

Semua aturan mengenai pengawasan sudah tertuang dalam POS UN Tahun Pelajaran 2018/2019 yang menyatakan penggunaan alat komunikasi termasuk dalam jenis pelanggaran berat.

Meski tak menyebut spesifik nama sekolah dan daerah, pemberian sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh ketua Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya kepada pengawas yang melanggar.

"Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang bisa terkena sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi," ujar Fitry.

Dia katakan, Ombudsman Jabar pun melakukan pemantauan UNBK SMA/SMK/Sederajat. Hasilnya, secara umum dibeberapa titik sampel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terpantau lancar dan telah sesuai dengan POS UN Tahun 2019. Hanya saja ada beberapa catatan kecil, khususnya terkait ruang ujian yang masih tertutup sehingga tidak terpantau dari luar.

"Seharusnya setiap ruang ujian harus memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup," ucapnya.

Selain itu, kata dia, berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Ombudsman yang memantau lokasi pelaksanaan UN, masih ada SMK yang bergabung dengan SMK lain yang lebih lengkap fasilitasnya untuk menyelenggarakan UNBK. Sebagian besar melaksanakan ujian dalam tiga sesi UNBK.

"Di hari pertama kami tidak menemukan keterlambatan dalam memulai Ujian. Hal ini dipengaruhi oleh sinkronisasi yang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan," katanya. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini