Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menilai wajar jika ada seseorang yang mangkir dari pemeriksaan di KPK. Sebab, kata Masinton, KPK sendiri selalu menolak hadir di forum rapat Pansus angket KPK dengan dalih menunggu putusan uji materi UU MD3 di MK.

"Kalau ada yang dipanggil oleh KPK enggak datang bagi saya ya wajar juga. Dianya juga enggak mau datang kok ke DPR, perintah konstitusi," kata Masinton dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11).

Masinton menyebut KPK telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi karena mangkir dari panggilan Pansus angket KPK.

"Jadi kalau dikatakan, kalau saya melihat apa yang dipertontonkan KPK dengan tidak datang memenuhi panggilan angket itu memang pembangkangan terhadap konstitusi. Dan dia sedang ajarkan kita untuk tidak patuh terhadap konstitusi, hukum," tegas Masinton.

Untuk itu, seseorang anggota DPR juga berhak tidak hadir memenuhi panggilan KPK karena memiliki tafsiran atas aturan UU MD3 bahwa pemanggilan harus seizin presiden.

"Kalau ada yang menafsirkan bahwa perlu izin presiden, maka dia berhak enggak datang memenuhi panggilan itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Masinton mengklaim polisi sebagai institusi yang ditugaskan UU membantu KPK memanggil paksa anggota DPR yang mangkir juga berhak menolak. Namun, polisi harus menjelaskan soal adanya tafsir aturan bahwa pemanggilan harus seizin Presiden.

"Dia (anggota DPR) tidak penuhi panggilan KPK, dan KPK minta bantuan polisi. Polisi bisa mengabaikan permintaan itu, karena bantuan sifatnya," ujarnya.