Merdeka.com - Mantan Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, dugaan korupsi pada proyek e-KTP terjadi karena adanya lobi tender yang dilakukan oleh pemerintah.

"Karena tander pemerintah, yang ngambil uang dari pemerintah yang bagi uang juga pemerintah, itu sebabnya," kata Marzuki, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Menurut Marzuki, kunci utama mencegah munculnya permasalahan seperti e-KTP adalah pemerintah tidak lagi melakukan lobi terhadap anggota DPR. Maka DPR pasti akan bersih.

"Kuncinya di pemerintah. Enggak usah lobi-lobi orang DPR. Jamin deh DPR bakalan bersih," ujarnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah melakukan lobi kepada anggota DPR karena ada faktor dorongan dari investor.

"Saya sudah berkali sampaikan tapi tetap pemerintah melakukan lobi karena dipengaruhi investor," ungkapnya.

Marzuki menambahkan, alur pemerintahan hingga akhirnya memutuskan melobi anggota DPR.

"Ada tiga pihak, pengusaha, pemerintah dan DPR. Pengusaha ngusulin proyek, pemerintah ngajuin, dia ngelobi. Pemerintah mengatur tender untuk memenangkan investor tadi," tuturnya.

"Saya sampaikan kepada pemerintah jangan berikan sesuatu kepada DPR. Jangan minta tambahan anggaran dengan DPR," tandasnya.