Merdeka.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyayangkan ulah sekelompok orang membuat kericuhan saat 22 Mei di sejumlah wilayah di Jakarta. Dia menyebut, penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 di jalanan merupakan tindakan inkonstitusional.

"Sebaiknya tidak ada lagi protes di jalanan. Harus disalurkan seusai aturan, itu sebenarnya tidak menimbulkan kegaduhan. Ketika terjadi protes itu di jalanan, tidak konstitusional," kata Ma'ruf di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

Ma'ruf senang mendengar pernyataan sikap calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang ingin menempuh jalur konstitusional dengan melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap rencana tersebut segera diwujudkan.

"Kita cukup senang Pak Prabowo mau menempuh jalan konstitusi. Itu saya rasa cukup bagus," ujar dia.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, dia mengimbau agar tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial terkait Pilpres 2019.

"Jangan terprovokasi. Makanya jangan percaya dari informasi yang tidak jelas. Kita kembali kepada informasi yang diberikan pemerintah," ucapnya.

Kerusuhan pecah saat aksi 22 Mei 2019 digelar di Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan sebanyak 257 tersangka provokator kerusuhan tersebut.

Kerusuhan ini merupakan buntut dari penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Sedangkan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno hanya mendulang 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Jokowi-Ma'ruf Amin unggul di 21 provinsi dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno unggul di 13 provinsi. Ini menunjukkan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul jauh dari Prabowo-Sandiaga Uno.