Merdeka.com - Langkah mantan Kapolda Jatim Irjen (purn) pol Mahfud Arifin untuk ikut bertarung dalam kontestasi memperebutkan kursi Wali Kota Surabaya bisa jadi cukup mulus. Sebab, kini ia sudah mengantongi tiket dukungan dari enam partai politik.

Setelah PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang memberikan dukungan, kini giliran Partai Nasional Demokrat (NasDem). Partai yang memiliki tiga kursi di DPRD Kota Surabaya ini secara resmi menyerahkan dukungannya kepada Mahfud Arifin.

Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong mengatakan, turunnya dukungan untuk Mahfud ini merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Terkait dengan hal itu, dia menyebut seluruh jajaran pengurus Partai NasDem akan mengamankan putusan tersebut.

"Ini adalah keputusan Ketua DPP Partai Nasdem. Maka pengurus mulai dari DPW hingga DPD, siap untuk mengamankannya," ujarnya, Rabu (19/2).

Lalu, bagaimana dengan pasangan Mahfud, mengingat bahwa hingga kini belum ada calon wakil wali kotanya? Robert mengatakan, hal itu diserahkan sepenuhnya pada Mahfud maupun partai koalisi.

"Itu (wakil) nanti kita serahkan pada pak Mahfud dan partai koalisi. Yang penting tidak ngerecoki dan bisa mendukung kerja dari Pak Mahfud," tandasnya.

Sementara itu, Mahfud Arifin menyambut gembira dukungan Partai NasDem terhadapnya. Dengan bergabungnya Partai NasDem ke dalam partai koalisi, maka sudah ada enam partai pemilik kursi legislatif yang telah menyatakan akan mengusungnya pada Pilwali mendatang.

"Hari ini lengkap enam partai yang mendukung saya. Dan saya berharap nanti bahu membahu kerja keras untuk bisa mengumpulkan suara seperti pada saat Pileg menjadi lebih banyak lagi, bila perlu 3 kali lipat cukup untuk bisa memenangkan Pilwali di Surabaya ini," ujarnya.

Terkait dengan kontestasi Pilwali Kota Surabaya ini, kini tinggal empat partai pemilik kursi di legislatif yang belum menentukan sikap siapa yang bakal diusungnya. Keempat partai tersebut adalah Golkar, PKS, PSI dan PDIP.

PDIP hingga kini masih menunda pengumuman siapa calon Wali Kota Surabaya yang bakal diusungnya. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto pada saat membuka Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Jatim di Sidoarjo pada Selasa (18/2) mengatakan, ada beberapa alasan mengapa Surabaya masih ditunda, mengingat daerah lain diumumkan pada Rabu (19/2) ini.

"Surabaya masih perlu pemetaan yang lebih mendalam dan juga survei lebih lanjut, dan dialog secara intens juga perlu kami lakukan untuk melihat seluruh harapan masyarakat di Kota Surabaya," katanya.