Mahfud MD soal pasal penghinaan presiden: MK membolehkan kalau ada unsur baru

Jumat, 2 Februari 2018 19:45 Reporter : Sania Mashabi
Mahfud MD soal pasal penghinaan presiden: MK membolehkan kalau ada unsur baru

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ikut mengomentari adanya pasal penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurutnya pemunculan pasal itu boleh saja selama tidak mengandung substansi yang sama dengan sebelumnya dengan pasal penghinaan Presiden yang sudah dibatalkan keputusan MK pada 2006.

"Karena sebuah pasal yang substansinya dihilangkan tapi diganti substansi lain itu tidak apa-apa," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2).

"Kalau sama tidak boleh, dan MK membolehkan kalau ada unsur baru," sambungnya.

Mahfud menduga di pasal terdahulu masih belum jelas dan cenderung menjadi pasal karet. Namun jika ada perbedaan pasal dalam RKUHP, itu boleh saja pasal tersebut dimunculkan.

"Mungkin dulu dianggap terlalu pasal karet, kalau sekarang unsur-unsurnya diubah boleh saja, unsur keamanan negara, kelancaran pemerintahan itu boleh-boleh saja," ungkapnya.

Mahfud sendiri mengaku belum membaca rumusan RKUHP yang saat ini tengah proses sinkronisasi di Panitia Kerja Komisi III DPR. Kendati demikian, Mahfud meminta agar pengesahan RKUHP tidak perlu ditunda-tunda.

"Karena kalau hanya menunggu semua orang setuju tidak selesai-selesai. Nanti disahkan saja dulu, kalau ada yang seperti itu mari kita uji ke MK, bahwa itu tidak boleh karena sudah ada keputusan MK," tandasnya.

Sebagai informasi pasal penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden terdapat di dua pasal RKUHP yakni pasal 263 dan 264.

Pasal 263 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Lalu ayat (2) Pasal 263 berbunyi "Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri."

Kemudian di pasal 264 berbunyi, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertujukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman, sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluasakan dengan sarana tekonologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar pasal penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV." [dan]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini