Kukar Hadapi Tantangan Besar: 364 Tenaga Kesehatan Dibutuhkan untuk Operasikan RSUD Muara Badak, Kemenpan RB Turun Tangan Atasi Kebutuhan Nakes Kukar

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, tengah berupaya keras untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Salah satu langkah penting adalah pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris yang berlokasi di Kecamatan Muara Badak. Namun, operasional fasilitas kesehatan vital ini menghadapi tantangan signifikan terkait pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa RSUD Aji Muhammad Idris membutuhkan sebanyak 364 tenaga kesehatan (nakes) untuk dapat beroperasi secara penuh. Kebutuhan ini mencakup berbagai profesi mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, hingga tenaga kefarmasian dan radiografer, yang sangat esensial untuk layanan medis komprehensif.

Menyikapi urgensi ini, Pemkab Kukar telah mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta. Pertemuan dengan Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB, Raka Pamungkas, dilakukan untuk mencari solusi atas kendala Kebutuhan Nakes Kukar ini, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Urgensi Pemenuhan Tenaga Kesehatan untuk RSUD Aji Muhammad Idris

Pembangunan RSUD Aji Muhammad Idris di Kecamatan Muara Badak telah rampung, menandai babak baru dalam upaya peningkatan infrastruktur kesehatan di Kukar. Namun, berdasarkan standar ketenagaan dari Kementerian Kesehatan, operasional penuh rumah sakit ini masih terganjal oleh Kebutuhan Nakes Kukar yang belum terpenuhi, yakni sebanyak 364 orang. Angka ini vital untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan dapat berjalan sesuai standar.

Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah redistribusi tenaga kesehatan dari fasilitas lain menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kebijakan pembatasan pengangkatan ASN turut memperparah kondisi ini. Faktor-faktor tersebut secara kolektif menghambat pemenuhan SDM kesehatan yang diperlukan RSUD Aji Muhammad Idris.

Dampak dari belum terpenuhinya Kebutuhan Nakes Kukar ini sangat terasa, terutama pada terhambatnya operasional layanan secara penuh sesuai standar tipe rumah sakit. Kondisi ini juga berimbas pada terbatasnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang dapat diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Muara Badak dan sekitarnya. Oleh karena itu, percepatan pemenuhan nakes menjadi prioritas utama Pemkab Kukar.

Strategi Pemkab Kukar dan Dukungan Kemenpan RB

Untuk mengatasi kendala Kebutuhan Nakes Kukar dan mempercepat layanan kepada masyarakat, Pemkab Kukar telah menyusun strategi percepatan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui redistribusi dan penataan nakes ASN antar-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penempatan tenaga kesehatan yang sudah ada agar lebih merata dan sesuai kebutuhan.

Koordinasi dengan Kemenpan RB menjadi kunci dalam upaya ini. Bupati Aulia Rahman Basri secara langsung menyampaikan kondisi dan kebutuhan spesifik Kukar kepada Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB, Raka Pamungkas. Pertemuan ini juga membahas dukungan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kukar, sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Bupati Kukar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja RSUD pada Dinas Kesehatan.

Hasil dari koordinasi tersebut membawa angin segar, di mana Kemenpan RB berjanji akan segera menyelesaikan pokok permasalahan terkait Kebutuhan Nakes Kukar. Harapan besar disematkan agar RSUD Aji Muhammad Idris dapat segera beroperasi secara optimal, memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan prima bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah Muara Badak dan sekitarnya, sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan mereka.

Sumber: AntaraNews