Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat memastikan hanya Pilwalkot Makassar yang kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal dari total 16 pemilihan. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hal itu berdasarkan data rekapitulasi suara yang masuk ke KPU pusat per 8 Juli 2018 pukul 17.00 WIB.

"Sementara ini kami menerima kota Makassar," katanya di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Ilham menuturkan berkat hasil ini maka pemilihan di Makassar akan dilakukan pada Pilkada 2020 mendatang. Untuk kekosongan posisi kepemimpinan, nantinya Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Penjabat Wali Kota.

"Kita nanti akan memberikan kesempatan kepada kota Makassar untuk Pilkada serentak 2020 mendatang. Nah bagaimana proses siapa yang memimpin Makassar? Dalam peraturan perundangan disebutkan dihandle atau ditangani Kemendagri," jelasnya.

Berdasarkan rapat pleno dan rekapitulasi KPU Makassar, pasangan calon Wali Kota Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi kalah dari kotak kosong. Pasangan berjuluk Appi-Cicu memperoleh 264.245 suara atau 47 persen dan kotak kosong memperoleh 300.295 suara atau 53 persen dari partisipasi pemilih 57,02 persen.

Diketahui dalam Pilkada Serentak 2018, terdapat 16 pemilihan yang hanya punya satu paslon calon bupati-calon wakil bupati/calon walikota-calon wakil wali kota. Terdapat di Kabupaten Deli Serdang (Sumatra Utara), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara).

Selain itu, Pilkada dengan kotak kosong juga terjadi di Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten) dan Kota Tangerang (Banten).

Paslon tunggal juga terdapat di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Memberamo Tengah (Papua), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Jayawijaya (Papua) dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Sementara itu, data rekapitulasi pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, sudah 68,18 persen atau 105 dari 154 hasil yang masuk ke KPU Pusat. Dari 154 pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, tiga daerah belum selesai.

"Dua di antaranya terjadi penundaan di Kabupaten Jayawijaya dan Mimika, dan satu penundaan pemungutan suara di Kabupaten Paniyai," jelas Ketua KPU Arief Budiman saat konferensi pers.