Merdeka.com - KPU Sulawesi Selatan segera menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk posisi sekretaris yang masih kosong. Ketua KPU Makassar Farid Wajdi mengatakan, kekosongan kewenangan di KPU Makassar itu sementara dikoordinasikan dengan KPU Sulsel untuk mendukung kerja-kerja sekretariat.

Posisi sekretaris tersebut kosong ditinggalkan Sabri (51), yang ditahan di Mapolda Sulsel karena kasus dugaan korupsi senilai Rp 5 miliar. Sementara, KPU masih melaksanakan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 TPS di empat kecamatan se-Kota Makassar.

"Jadi akan ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) dalam waktu dekat. Mudah-mudahan hal ini tidak mengganggu sama sekali tahapan-tahapan pemilu. Dan di luar dari itu, kami menghormati proses hukum dan kami tidak bisa mengomentari, membuat opini ekstra legal, biarlah proses hukum berjalan. Kami support semuanya, teman-teman kepolisian kami dukung. Kalau misalnya ada data dibutuhkan, kami siap kooperatif," kata Farid Wajdi di kantor Bawaslu Makassar, Jalan Anggrek Raya, Rabu, (24/4).

Mengenai Plh ini, kata Farid, belum ada nama yang disebutkan. Tetapi pelaksana harian itu nantinya dari sekretariat KPU Propinsi Sulsel karena tidak boleh ada kewenangan yang kosong. Orang yang ditunjuk nanti adalah seorang ASN tapi statusnya pelaksana harian yang akan diperpanjang tiap enam hari. Bukan pelaksana tugas karena kalau pelaksana tugas atau Plt itu harus dari SK Sekjen.

Selanjutnya, kata Farid, kebutuhan PSU akan dicover, diorganisir teknis eksekusinya oleh Plh. Dan sejauh ini sudah dipetakan kebutuhan PSU, sudah dilaporkan dan sudah ada beberapa kebutuhan logistik yang dipenuhi.

Diberitakan sebelumnya, sekretaris KPU Makassar Sabri, (51), ditetapkan sebagai tersangka bersama Habibi, (39), bendahara pengeluaran pembantu KPU Makassar oleh penyidik Direktorat Reserse Khusus Polda Sulsel usai gelar perkara, Senin, (22/4) dan dia ditahan, Selasa, (23/4).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Polisi Yudhiawan Wibisono mengatakan, Sabri dan Habibi tetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana Hibah Kota Makassar pada KPU Makassar dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2017 dan TA 2018 sebesar Rp 60 miliar. Di antara puluhan miliar itu, dugaan korupsinya Rp 5 miliar.