KPK Panggil 11 Saksi, Usut Dugaan Pemerasan Oknum Kejari HSU Kalsel

KPK juga menggali keterangan para saksi terkait proses dan mekanisme pemotongan anggaran dalam perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 3 jaksa Kejari HS.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mobil tersebut tercatat milik pemerintah daerah Toli-Toli.

Dua tersangka langsung ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Martin menilai, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan ironi dan mencederai kepercayaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara menerima uang hingga Rp1,5 miliar dari dugaan korupsi, melibatkan pemerasan dan pemotongan anggaran.

KPK tegaskan penanganan Kasus Jaksa Kalsel terkait dugaan pemerasan dilakukan langsung oleh lembaga antirasuah, berbeda dengan kasus OTT di Banten yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dengan dua jaksa diduga menerima total Rp1,13 miliar. Simak detail aliran dana dan status para tersangka dalam kasus KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Ja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus Dugaan Korupsi Kajari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, yang mencapai Rp1,5 miliar dari berbagai modus. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara peras dinas dengan modus ancaman proses hukum laporan LSM, menetapkan tiga tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Dugaan Korupsi Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu mencapai Rp1,5 miliar, melibatkan pemerasan, pemotongan anggaran, dan penerimaan lainnya yang terungkap dari OTT pada Desember 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Penangkapan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

Syaefudin tak hadir dengan alasan sakit. Sebagai tindak lanjut, penyidik akan melayangkan pemanggilan ulang dirinya.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu.