KPK: 75 Persen Masyarakat Terlibat Politik Uang di Pemilu 2019

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengungkap sekitar 75 persen masyarakat Indonesia terlibat politik uang saat Pemilu 2019.

"Sekira 75 persen masyarakat masih terlibat dalam politik uang pada tahun 2019," ujar Wawan dalam keterangannya dikutip Minggu (3/9).

Atas dasar itu, Wawan menyebut pihak lembaga antirasuah kini gencar mengampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' jelang Pemilu 2024. Dia berharap politik uang benar-benar hilang dalam pemilu mendatang.

Menurut Wawan, dari sekira 75 persen yang terlibat politik uang, 82 persen di antaranya merupakan perempuan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri memastikan akan mengawasi jalannya Pemilu 2024.

Dia berharap tak ada politik uang dalam kontestasi lima tahunan ini. Jika terjadi politik uang, maka akan ditindaklanjuti.

“Tapi kalau masih ada, saya ingin sadarkan kepada rekan-rekan semua dan rakyat Indonesia, kalau seandainya kita paham doktrin vox populi, vox dei, di situ disebutkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, tentu kita tak perjualbelikan. Maka dari itu kita hajar bersama semua bentuk daripada politik uang," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat (25/8).

Tak hanya kepada penyelenggara pemilu, Firli menyebut pihaknya juga sudah memanggil para peserta pemilu, yakni partai politik.

Firli menyebut KPK sudah mengadakan pembekalan antikorupsi kepada seluruh partai peserta pemilu.

"Begitu juga dengan para peserta pemilu, baik itu parpol yang kita kemas dalam program politik cerdas berintegritas, termasuk juga para kontestan apakah itu individu atau calon kepala daerah, caleg sudah kita sampaikan dengan format sistem integritas parpol termasuk juga para penyelenggara, pengurus parpol," kata Firli.