KPAI Dorong Pendidikan Darurat Bencana di Posko Pengungsian untuk Anak Terdampak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara aktif mendorong implementasi program penggantian jam sekolah di posko pengungsian. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana alam. Mereka berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah strategis ini menjadi prioritas mengingat situasi darurat pascabencana yang seringkali mengganggu proses belajar mengajar. KPAI menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan meskipun dalam kondisi sulit. Ini adalah upaya nyata melindungi masa depan generasi muda.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa inisiatif lokal sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk segera memulai penyelenggaraan pendidikan di shelter sementara. Hal ini disampaikan saat dihubungi di Jakarta pada Minggu (7/12).

KPAI menyoroti urgensi penyediaan fasilitas pendidikan sementara di lokasi pengungsian. Hal ini diperlukan agar anak-anak tidak kehilangan kesempatan belajar. Penggantian jam sekolah ini diharapkan dapat mengurangi dampak psikologis bencana pada anak.

Menurut Jasra Putra, "Penting ada inisiatif lokal yang mulai memikirkan menggantikan jam sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan di shelter pendidikan anak sementara." Pernyataan ini menegaskan perlunya respons cepat dari berbagai pihak terkait. Ini termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Program KPAI Pendidikan Darurat Bencana ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis. Namun juga mencakup dukungan psikososial. Lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu anak-anak pulih dari trauma bencana.

Penyelenggaraan pendidikan di posko juga dapat menjadi sarana deteksi dini. Ini untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Baik dari segi kesehatan mental maupun kebutuhan dasar lainnya.

Selain pendidikan, KPAI juga mendesak adanya tenaga profesional. Mereka harus bekerja secara optimal untuk pemenuhan hak anak-anak terdampak. Ini mencakup hak pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai.

Jasra Putra menekankan pentingnya data awal di tingkat desa. Data ini akan menjadi pedoman dalam penyaluran berbagai bantuan dan program terkait anak. Akurasi data sangat krusial untuk efektivitas bantuan.

"Saya kira data awal ada di tingkat desa untuk dijadikan pedoman dalam berbagai bantuan dan program. KPAI mendorong bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi anak segera di mulai posko, agar ada yang memegang tanggung jawab, termasuk menyaring tenaga profesional yang bisa bekerja untuk anak," jelas Jasra Putra.

Ketersediaan tenaga profesional yang terlatih sangat esensial. Mereka dapat memberikan dukungan holistik kepada anak-anak. Ini termasuk guru, konselor, dan tenaga medis yang khusus menangani anak-anak dalam situasi darurat.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera telah menimbulkan dampak serius. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban meninggal dunia mencapai 914 jiwa per Sabtu (6/12). Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang besar.

Provinsi Aceh mencatat korban meninggal tertinggi dengan 359 jiwa. Disusul Sumatera Utara dengan 329 jiwa, dan Sumatera Barat 226 orang. Selain itu, 389 jiwa masih terdaftar dalam daftar pencarian tim SAR. Data ini terus bergerak dinamis seiring penemuan korban selamat.

Kondisi darurat ini semakin memperkuat alasan KPAI untuk segera mengimplementasikan program KPAI Pendidikan Darurat Bencana. Anak-anak di wilayah terdampak membutuhkan perhatian khusus. Mereka memerlukan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Pemenuhan hak-hak dasar anak, terutama pendidikan, tidak boleh terabaikan. Bahkan dalam situasi krisis. Upaya kolektif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Ini untuk memastikan masa depan anak-anak tetap terjamin.

Sumber: AntaraNews