Komisi IX nilai pembandingan jumlah TKI dan TKA hanya alibi

Tenaga kerja asing menjadi momok bagi serikat buruh di Indonesia sekaligus perdebatan antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menilai jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri justru lebih besar ketimbang jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

Saleh Daulay selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR mengkritisi pandangan tersebut. Menurutnya jumlah TKI yang berada di luar negara tidak bisa dibandingkan dengan jumlah TKA di Indonesia.

"Perbandingan itu tidak apple to apple. Kenapa tenaga kerja kita memilih keluar itu karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan memadai. Tapi justru malah menggunakan tenaga kerja asing," ujar Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).

"Itu hanya alibi mereka saja," imbuh Saleh.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN itu menyentil janji pemerintah membuka 10 juta lapangan pekerjaan yang dianggap belum terealisasikan dengan maksimal. Dia mengatakan, di tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kuantitas lapangan pekerjaan stagnan.

Kondisi tersebut dinilai Saleh tidak mencerminkan janji pemerintah yang tiap tahunnya saat ini masih berkutat pada 2 hingga 3 juta lapangan pekerjaan, tanpa ada lapangan pekerjaan baru.

Ia juga mendesak pemerintah terang-terangan mempublikasi data perihal jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini.

"Realisasi 10 juta lapangan pekerjaan. Mestinya kalau Menaker katakan 2 juta (lapangan pekerjaan) 1 tahun berarti ini sudah 6-7 juta yang ada. Kami minta fakta dan data," jelasnya.

Sementara itu, memperingati hari buruh tahun ini salah satu poin yang menjadi kritik keras dari serikat pekerja adalah Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Perpres tersebut dianggap "angin segar" warga negara asing untuk bekerja di Indonesia.

DPR sebagai legislatif pun bereaksi. Sejumlah fraksi seperti PKS, Gerindra mewacanakan panitia khusus guna mengevaluasi tenaga kerja asing. PAN juga memberi sinyal keikutsertaannya dalam Pansus tersebut.

"Ya mungkin setelah reses ini akan kita diskusikan. Ketua fraksi sih sudah menyatakan kita akan ikut Pansus," katanya.