Ketua DPR minta pemerintah gunakan utang negara untuk sektor produktif
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah memperhatikan kemampuan membayar utang. Bambang menyampaikan peringatan itu seiring depresiasi rupiah terhadap USD.
Legislator Golkar yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Menurutnya, depresiasi kursi rupiah bisa berimbas ke beban dalam membayar utang.
Legislator Golkar itu menambahkan, meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen, tetapi anjloknya kurs rupiah bisa berimbas ke APBN. "Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN," ujarnya, Rabu (7/2).
Karena itu, Bamsoet meminta Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara. Politikus berlatar pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana hasil utang untuk sektor-sektor produktif. "Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara," harapnya.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, Kementerian Keuangan harus memperhatikan persoalan tentang rendahnya penerimaan negara sekaligus mencari solusinya. "Agar Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak 2018," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca Selengkapnya