Kepala Daerah Didesak Percepat Penyaluran Program Bantuan Sosial Kemensos untuk Korban Bencana

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah untuk segera menindaklanjuti program bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi korban bencana di wilayah masing-masing. Desakan ini disampaikan untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

Sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera, Tito Karnavian menekankan pentingnya kelengkapan data calon penerima bantuan. Ia memberikan tenggat waktu yang ketat kepada bupati atau wali kota di daerah terdampak bencana.

Tenggat waktu awal ditetapkan hingga Senin, 26 Januari, kemudian diperpanjang hingga Senin, 2 Februari, untuk pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar bantuan yang sangat dibutuhkan oleh para korban dapat segera tersalurkan tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

Menteri Tito Karnavian menegaskan bahwa jika data tidak segera diserahkan, program bantuan akan ditutup. Ia juga tidak segan untuk mengungkapkan daerah mana saja yang tidak serius dalam menjalankan tugas ini.

Program bantuan yang dimaksud mencakup bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, stimulus ekonomi Rp5 juta, dan tunjangan makan harian Rp15.000 per orang. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana.

Diskresi dalam menentukan penerima yang memenuhi syarat sepenuhnya berada di tangan bupati atau wali kota di wilayah terdampak. Penentuan ini harus didasarkan pada data terverifikasi dari warga yang berhak menerima bantuan.

Tito memberikan contoh fleksibilitas dalam penyaluran bantuan, seperti warga yang rumahnya rusak ringan tetapi sawahnya hancur total. Mereka bisa diajukan untuk menerima bantuan stimulus ekonomi Rp5 juta sambil menunggu revitalisasi lahan pertanian oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain itu, penerima manfaat juga dapat dengan cepat didaftarkan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala daerah di wilayah terdampak bencana didorong untuk mengidentifikasi penerima yang memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah untuk mempercepat proses PKH.

Pentingnya pengiriman data secara bertahap juga ditekankan oleh Tito. Ia menyatakan bahwa pengajuan data kepada pemerintah pusat melalui otoritas provinsi tidak perlu menunggu hingga semua data lengkap, melainkan dapat dilakukan secara parsial.

Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan banjir melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 27 November 2025. Peristiwa tragis ini mengakibatkan 166 korban jiwa, 36 orang dilaporkan hilang, serta kerusakan pada 2.284 rumah dan 121 sekolah.

Total kerugian akibat bencana yang berdampak pada 16 kecamatan tersebut diperkirakan mencapai Rp6,51 triliun. Skala kerusakan ini menunjukkan urgensi penanganan dan penyaluran bantuan yang cepat.

Pada hari Sabtu, 117 unit hunian sementara (huntara) telah diresmikan untuk digunakan di lapangan sepak bola SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan. Ini merupakan salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam membantu korban.

Berdasarkan data yang diterima, lima wilayah masih belum menyerahkan data untuk program Kementerian Sosial, sementara 47 wilayah lainnya sudah melakukannya. Fokus pembahasan akan diarahkan pada daerah-daerah yang belum menyerahkan data tersebut.

Sumber: AntaraNews