Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri simpan e-KTP di gudang Bogor sejak 2011

Kemendagri simpan e-KTP di gudang Bogor sejak 2011 Mendagri tinjau gudang e-KTP. ©2018 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan KTP elektronik yang berada di Gudang Aset Kemendagri, Bogor, Jawa Barat disimpan sejak 8 tahun lalu. Sekitar 805 ribu e-KTP yang cacat tersebut juga berasal dari berbagai daerah.

"Di sini aja ini 8 tahun. Mulai 2011 Pengadaan 2010, 2011 mulai dicetak, yang rusak salah ketik, salah nomor, salah alamat disimpan di sini," katanya saat meninjau Gudang Aset Kemendagri di Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5).

Politikus PDIP ini menegaskan bahwa 6.000 e-KTP yang berceceran di jalan juga tak bisa digunakan lagi. Dia menjelaskan, e-KTP juga bisa rusak fisik dan data.

"Ada 2 jenis rusak fisik dan data. Misal anda udah cetak, sudah rekam data, dicetak di pusat, ternyata salah, saya ganti yang benar. Yang benar saya serahkan. Tidak saya bilang kemarin saya ketik salah. Kan yang dikasih yang benar," tutur Tjahjo.

"Kalau yang tercecer itu sudah dipotong kan nggak masalah. Orang kan nggak tahu ini rusak atau tidak. Salah ketik, salah alamat, salah tanggal lahir, NIK-nya salah," tandas Tjahjo.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar

PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar

PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Eks Anggota Brimob Dilaporkan Istri ke Polres Depok Terkait KDRT, Pelaku Sudah Dipecat tapi Belum Ditahan

Eks Anggota Brimob Dilaporkan Istri ke Polres Depok Terkait KDRT, Pelaku Sudah Dipecat tapi Belum Ditahan

Korban akhirnya mendatangi penyidik untuk memastikan kasusnya berjalan sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya