Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus OTT Bupati Nganjuk, kepala dinas lingkungan hidup diperiksa KPK

Kasus OTT Bupati Nganjuk, kepala dinas lingkungan hidup diperiksa KPK Ilustrasi KPK. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejumlah ruangan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, disegel tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/10). Ada tiga ruangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang disegel petugas.

Diberitakan Antara, satu ruangannya kepala Dinas Lingkungan Hidup. Para pegawai Dinas Pendidikan saat penyegelan sejumlah ruangan itu masih di kantor, sehingga mereka mengetahui saat penyegelan itu terjadi.

Bahkan, mereka juga mengenal sosok yang saat ini masih diperiksa KPK tersebut. Mereka selama ini dikenal sosok yang baik dan selalu peduli pada temannya.

"Kami mengenal yang diperiksa KPK tersebut. Mereka adalah pribadi yang baik, bahkan jika ada pekerjaan lembur sering dibawakan makanan," kata salah seorang pegawai yang enggan disebut namanya.

KPK melakukan pemeriksaan pada sejumlah pegawai Pemkab Nganjuk. Beberapa yang diperiksa itu, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk HAR. HAR diperiksa di Mapolres Nganjuk.

Selain itu, sejumlah pegawai Dinas Pendidikan yang ruangannya sempat disegel penyidik KPK, serta seorang yang diinformasikan sopir kepala Dinas Lingkungan Hidup juga dikabarkan ikut diperiksa di Mapolres Nganjuk.

Kasusnya diduga terkait penerimaan uang kasus jual beli jabatan aparatur sipil negara di Kabupaten Nganjuk. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup di mapolres tersebut.

Sejumlah jurnalis yang hendak melakukan peliputan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan, sehingga menunggu di luar. Proses pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup. Sejumlah polisi juga berjaga dengan ketat di pintu masuk ruangan polres.

KPK juga dikabarkan memeriksa Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, istrinya Ita, seorang ajudannya, serta seorang kepala sekolah SMPN di Nganjuk di Jakarta. Mereka dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Nganjuk Agus Irianto membenarkan ada pejabat di Kabupaten Nganjuk yang diperiksa KPK. Namun, untuk Bupati Nganjuk, ia hanya mengatakan ada undangan di Jakarta.

"Dari informasi yang kami terima, ada dua petugas KPK ke Dinas Lingkungan Hidup menemui kepala dinas. Saat ini hanya pemeriksaan saja," kata Agus pula.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman. Dirinya ditangkap tim Satgas KPK di salah satu lokasi di Jakarta.

"Diangkut di Jakarta," kata sumber internal KPK, Jakarta, Rabu (25/10).

Taufiqurrahman sendiri dikabarkan ditangkap bersamaan dengan sejumlah orang lainnya yang diduga tengah melakukan transaksi suap. Dari sejumlah orang yang ditangkap oleh KPK, dikabarkan, Taufiqurrahman termasuk.

Namun belum dapat diketahui kasus yang menjerat Taufiqurrahman terkait apa dan berapa jumlah uang yang diamankan bersamanya. KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam, untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan bersama Taufiqurrahman.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Baca Selengkapnya
Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan

Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan

Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.

Baca Selengkapnya