Bupati Nganjuk Tersangka

Vonis hakim kepada Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni pidana penjara 9 tahun.

Bupati nonaktif Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, menjelaskan uang tersebut merupakan hasil deviden usahanya, yang diambil dari bagian keuangan perusahaan dan dilaporkan dalam LHKPN. Dia mengaku memiliki usaha koperasi simpan pinjam, belasan SPBU, serta sejumlah kebun sawit.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pelimpahan tahap II dilakukan setelah Kejagung menyatakan berkas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya telah lengkap atau P-21. Mereka pun langsung dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk.

Sebagaimana diketahui, bahwa Bupati Novi terjaring OTT pada minggu (9/5) lalu oleh KPK dan Bareskrim Mabes Polri. Ia diringkus lantaran diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk.

"Beberapa tempat, seperti ruang kerja bupati, kantor bupati, beberapa kantor camat yang terlibat," kata Djoko

Ia menyebut, saksi yang diperiksa terkait perkara itu sebanyak 24 orang. Mereka menjalani pemeriksaan tersebut di Nganjuk, Jawa Timur.

Ali menyebut penanganan perkara oleh KPK, khususnya pada kedeputian penindakan masih berjalan seperti biasa meski ada polemik TWK.

Diketahui, KPK dan Bareskrim bekerjasama dalam penangkapan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Rusdi pun mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya aliran dana yang mengalir ke partai politik (parpol) tertentu mana pun.

Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) dan Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyartini mengemukakan pelantikan itu akan dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Selasa malam, sekitar jam 21.00 WIB.

Bareskrim Polri menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Polri dan KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan senilai Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk.

Menurut Argo, sejauh ini memang belum didapati temuan dana masuk ke petinggi partai politik. Meski begitu, penyidik masih terus bekerja bahkan sampai ke dugaan tersebut.

Bareskrim Polri menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Barang bukti tersebut di antaranya adalah uang tunai sebesar Rp647,9 juta yang berasal dari brankas pribadi Novi, delapan unit handphone, serta sebuah buku tabungan atas nama Tri Basuki Widodo.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut, Bupati Nganjuk Novi mematok harga dari Rp 10 juta hingga Rp 150 juta untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jatim.

Novi diduga sebagai penerima dan menjanjikan pengisian jabatan dari pemberian uang tersebut. Penyerahan uang dari camat dilakukan lewat perantara yakni ajudan Novi.

Adapun modus operandinya, ia mengungkapkan para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk.

Ali mengatakan, Bupati Nganjuk Novi sudah diintai oleh gabungan dua penegak hukum sejak April 2021. Novi sudah terlacak bermain dalam mutasi jabatan di Pemkab Nganjuk sejak saat itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyitaan sudah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.