Jokowi tak perlu reshuffle Airlangga agar kemenperin terus jalan

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih menjadi ketum Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga dikukuhkan dalam Munaslub Golkar yang digelar beberapa waktu lalu.

Sejumlah pihak menyatakan Airlangga baiknya mundur agar tak rangkap jabatan. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Airlangga tak perlu mundur dari jabatan menteri. Termasuk, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu melakukan reshuffle.

Dia menilai Jokowi tak perlu memikirkan anggapan ketidakkonsistensian bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan. "Di sisa waktu pemerintahan akan membutuhkan orang baru untuk penyesuaian di Kementerian Perindustrian," kata Emrus, Jumat (29/12).

Selain itu, ada nilai positif jika Jokowi tak mereshuffle Airlangga. Di antaranya, Kemenperin dapat terus berjalan sampai dua tahun ke depan.

"Ini lebih rasional jadi tugas-tugas kementerian melaju terus," tuturnya.

Sebelumnya, mengenai rangkap jabatan Airlangga sebagai ketum Golkar dan Menteri Perindustrian, menurut Wapres Jusuf Kalla tak masalah. Dia juga pernah rangkap jabatan sebagai Ketum Golkar dan Wapres pada periode pemerintahan 2004-2009.

"Saya waktu jadi Wakil Presiden dulu malah ketua partai juga. Jadi enggak ada masalah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Tak hanya dirinya dan Airlangga yang pernah rangkap jabatan, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono juga rangkap jabatan sebagai Presiden dan ketua partai. Khusus posisi Airlangga, JK mengatakan kewenangan sepenuhnya tergantung Presiden Joko Widodo apakah tetap sebagai menteri atau akan diganti.

Terkait revitalisasi kepengurusan yang akan dilakukan Airlangga, JK enggan mengomentari karena itu kewenangan Ketum. "Kalau soal bersih-bersih itu kewenangan Ketua Umum," ujarnya. (mdk/eko)