Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaksa KPK akan Tindaklanjuti Pertimbangan Tuntutan Sekjen KONI

Jaksa KPK akan Tindaklanjuti Pertimbangan Tuntutan Sekjen KONI Imam Nahrawi bersaksi di sidang kasus suap dana hibah KONI. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan yang menjadi dasar tuntutan terhadap Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy. Hal yang menjadi pertimbangan adalah penerimaan uang oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dalam analisa yuridis yang dibacakan jaksa, ada pemberian lain oleh Ending dan Jhonny selain kepada Mulyana, Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora. Pemberian lain ditujukan kepada staf pribadi Imam Nahrawi bernama Miftahul Ulum dan protokoler Menpora Arief Susanto.

Total uang yang diberikan Ending kepada Ulum dan Arief sebesar Rp11,5 miliar.

Berdasarkan keterangan Ending pada persidangan sebelumnya ia memberikan uang Rp3 miliar. Keterangan itu kemudian dimasukan ke salah satu rentetan pemberian oleh Ending.

"Pak Ending mengatakan bahwa ada beberapa pemberian Rp3 miliar itu kemungkinan untuk perjalanan ke luar negeri, itu poin kelima yang telah kami bacakan, itu perjalanan ke luar negeri itu dilakukan oleh Menpora," kata Ronald usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Disinggung lebih lanjut soal analisa penerimaan Rp11,5 miliar oleh Ulum yang diduga mengalir ke Imam, Ronald mengatakan pihaknya bakal meneliti lebih lanjut.

"Ya kalau misalnya Rp11,5 miliar uang baru dari keterangan KONI baru nyampe ke Ulum nih. Nah ulum di persidangan tidak mengakui, nanti kami akan laporkan ke penyidik kemudian apa tindak lanjutnya keterangan Ulum yang sudah terang-terangan dibantah oleh saksi KONI, tapi apakah uang itu sampai ke Menpora, kami akan meneliti lebih lanjut," tukasnya.

Meski demikian, dalam kasus ini jaksa menilai Imam Nahrawi terlibat atas pemufakatan jahat diam-diam terkait pencairan dana hibah kepada KONI.

Saat membacakan tuntutan, jaksa merinci pemberian Ending atau Jhonny kepada Ulum dan Arief dengan total Rp11,5 miliar ;

- Maret sebesar Rp2 miliar melalui Ulum- Februari sebesar Rp500 juta melalui Ulum- Mei sebesar Rp3 miliar melalui Arief- Juni sebesar Rp3 miliar melalui Ulum- Juni sebesar Rp3 miliar melalui Ulum

Jaksa juga mengesampingkan bantahan Imam, Ulum, dan Arief, yang mengaku tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dimaksud.

"Menurut pandangan kami selaku penuntut umum dengan adanya keterkaitan dan bukti satu dengan lainnya menunjukkan adanya keikutsertaan daripada saksi tersebut dalam satu tindak pidana termasuk pemufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam," tukasnya.

Sementara itu dalam kasus ini Ending Fuad Hamidy dituntut 4 tahun penjara denda Rp150 juta, sedangkan Johnny E Awuy dituntut 2 tahun dan denda Rp100 juta.

Keduanya dianggap terbukti memberi suap Rp400 juta, satu unit Toyota Fortuner, dan satu unit Samsung Galaxy Note9 kepada Mulyana, Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai pemulus dana hibah tugas pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018 senilai Rp30 miliar dan kedua, dana pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018 sejumlah Rp17,971 miliar.

Keduanya dituntut dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 30 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Sosok 3 Hakim yang Adili Kasus Syahrul Yasin Limpo

Sosok 3 Hakim yang Adili Kasus Syahrul Yasin Limpo

Limpo diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai Kementan dan melakukan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya