Istana Klaim Penulisan Sejarah Kerusuhan 1998 Dikawal Sejarawan Profesional

Kementerian berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses penulisan tanpa mencampuri substansi ilmiah.

Penundaan itu dilakukan setelah Kementerian Kebudayaan yang menginisiasi penulisan ulang sejarah itu mendapat masukan dari pelbagai pihak.

Kementerian Kebudayaan mulai menjaring masukan dari akademisi dan sejarawan dengan melakukan diskusi publik di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Ada semacam ketidakpercayaan yang begitu kuat dari masyarakat atas yang dilakukan negara selama ini.

Pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Puan menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilandasi dengan prinsip saling menghargai.

Fadli Zon memastikan tidak ada penghapusan kejadian pemerkosaan saat tragedi kerusuhan 1998 pada penulisan ulang sejarah Indonesia.

Pemerintah tengah menulis ulang sejarah Indonesia. Penyusunan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi polemik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998.

Penulisan sejarah ulang ini ditujukan untuk memperkuat kesatuan dan kebenaran bangsa.

Indonesia terakhir menulis ulang sejarah sudah sejak 20 tahun yang lalu.

Pemerintah berencana menulis ulang sejarah Indonesia. Hal ini dibahas bersama Komisi X DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Senin (26/5).

Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon mengaku tetap meragukan pemerkosaan saat Tragedi Kerusuhan Mei 1998 terjadi secara massal.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai, pandangan subyektif Menbud Fadli Zon tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan dalam tragedi 1998

Komnas HAM mengungkapkan, perkosaan termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa kerusuhan 13–15 Mei 1998.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklarifikasi ucapannya soal perkosaan massal pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 hanya rumor.

Ita Martadinata, aktivis HAM yang dibunuh misterius, menjadi simbol ketidakadilan bagi korban kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerukan ilmuwan Indonesia untuk aktif mendokumentasikan temuan dan menerbitkan karya guna memperkuat narasi Sejarah Berpusat Indonesia, membangkitkan rasa ingin tahu pembaca.

Puan ingin penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan penuh transparan dan akuntabilitas, tanpa menghilangkan jejak atau merugikan pihak manapun.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat sedang rapat Komisi X DPR RI membahas penulisan ulang sejarah.

Fadli Zon mengungkapkan, penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan sebanyak 133 sejarawan dari 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Fadli Zon, penulisan ulang sejarah Indonesia ini bukan program baru, tetapi program lanjutan.

Pimpinan Komisi X DPR mengingatkan politikus Partai Gerindra Melliana Cessy Goeslaw atau Melly Goeslaw untuk mengkritisi anggaran pada Kementerian Kebudayaan.