Incumben atau nama lain, PPP tunggu elektabilitas di Pilwali Kota Malang
Merdeka.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menunggu elektabilitas para calon yang akan maju di Pemilihan Wali Kota Malang.
Pihaknya juga mempertimbangkan hasil komunikasi politik dengan partai-partai lain, sebelum menjatuhkan rekomendasi. Hingga saat ini belum memutuskan antara mendukung incumben, Moch Anton atau nama lain.
"Masih berposes, kita masih melihat dari survey elektabilitasnya. Kedua komunikasi politik kita dengan partai-partai yang ada di kota Malang," ujar Romahurmuziy, Ketua DPP PPP di di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jumat (8/12).
Tetapi, kata Romahurmuziy, partainya memastikan akan memilih calon yang paling dikehendaki oleh warga Kota Malang. Sebelum muncul keputusan dari partai, pihaknya juga membebaskan para pengurus DPD di Kota Malang untuk melakukan manuver apapun.
"Karena itu bagian dari komunikasi politik, tetapi pada saat partai memutuskan, tentu garis harus ada ketaatan garis komando," terangnya.
"Apakah itu incumben atau kemudian nama lain, masih kita tunggu tanggal mainnya," tegasnya.
Sebelumnya, PPP Kota Malang memutuskan bergabung dalam koalisi bersama PAN dan Partai Hanura. Ketiga partai sepakat mengusung Ketua DPD Hanura Kota Malang, Ananda Yaqud Qudban sebagai Walikota.
Ananda Gudban bersama Ketua DPC PPP Kota Malang, Heri Puji Utami, dan Ketua DPW PPP Jawa Timur, Musyaffa' juga bertemu Rohamurmuziy. Pertemuan membicarakan restu untuk pencalonannya sebagai kandidat bakal calon wali kota.
Ketua DPC PPP Kota Malang, Heri Puji Utami, mengatakan pertemuan tersebut membahas perihal rekomendasi partai untuk Pilkada Kota Malang. Proses menuju rekomendasi resmi sedang berjalan dari DPC maupun DPW.
"Rekom sedang proses dari PPP. Tinggal menunggu putusan DPP. Soal sosok Insya Allah partai sudah mendukung Mbak Nanda di Pilkada. Prosesnya sudah sekitar 90 persen tinggal menunggu surat resmi saja," ujar Bunda HP.
Dukungan Hanura-PAN-PPP makin memuluskan langkah Nanda untuk mendaftar sebagai Calon Wali Kota Malang resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.
Gabungan tiga partai itu mengoleksi sebanyak 10 kursi di DPRD atau melebihi ambang syarat pendaftaran pasangan calon ke KPU Kota Malang, yakni mininal dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik berjumlah 9 kursi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Turun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa
SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaBeda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu
Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Patokan Cak Imin: PKB Menang di Jatim, AMIN Menang
Cak Imin ini percaya diri karena selama ini PKB berhasil menang di Jawa Timur setiap pemilu.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaTinggal Tunggu Hasil Rekapitulasi KPU, Ini Kesibukan Terkini Para Capres Usai Pemilu
Tokoh-tokoh politik yang sempat bertempur di kontestasi Pilpres kini terlihat menghadiri sejumlah kegiatan.
Baca SelengkapnyaKampanye di Maluku, Ganjar: Kita Bisa Kendalikan Panasnya Situasi Politik
βKita bisa kendalikan dari panasnya politik, mungkin pilihan kita berbeda tapi hormatilah pilihan itu," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaMenko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya