Gubernur Sumbar Beli Mobil Dinas Baru Saat Pandemi, DPRD Singgung Soal Kepekaan

Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Albert Indra Lukman menyayangkan keputusan Gubernur Mahyeldi dan wakilnya membeli mobil dinas (mobnas) baru di tengah Pandemi Covid-19, meski secara regulasi atau legalitas sah namun momentumnya dianggap kurang tepat.

Ikhwan
Oleh Ikhwan - Reporter
Gubernur Sumbar Beli Mobil Dinas Baru Saat Pandemi, DPRD Singgung Soal Kepekaan
Gubernur Sumbar Mahyeldi. ©Antara

Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Albert Indra Lukman menyayangkan keputusan Gubernur Mahyeldi dan wakilnya membeli mobil dinas (mobnas) baru di tengah Pandemi Covid-19, meski secara regulasi atau legalitas sah namun momentumnya dianggap kurang tepat.

"Kalau mengenai pembelian mobnas ini kan sudah dianggarkan pada pembahasan APBD 2021, yang dibahas tahun 2020 lalu, artinya secara legalitas ini sah," kata Albert kepada merdeka.com di Padang, Selasa (17/8).

Namun menurutnya, keputusan yang dibuat tidak tepat di tengah momen menghadapi Pandemi Covid-19.

"Yang kita minta saat ini, kan hanya kepekaan saja, artinya terhadap situasi menghadapi pandemi (Covid-19). Kalau Pak Gubernur dan Wagub mengatakan ingin ada pergantian mobnas, silakan saja, tetapi saya berharap (ada) etika, ada pendapat, disikapilah secara bijak, yang disampaikan teman-teman DPRD juga tidak kita salahkan," sebut Albert.

Dia mengatakan, seharusnya anggaran mobnas baru itu dapat dialihkan, alias refocusing untuk membantu masyarakat. "Alangkah lebih bagusnya, anggaran ini di-recofussing untuk membantu masyarakat," sebut Albert.

Menurutnya, refocusing itu dapat dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kan sudah dikatakan berulang kali oleh Mendagri, kegiatan-kegiatan dalam APBD, kalau dianggap tidak penting atau bisa ditunda, ditunda, untuk dialihkan anggaran itu, untuk membantu pemerintah pusat menangani Pandemi ini," ujarnya.

Dia mencontohkan, kekurangan dana yang terjadi pada Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand beberapa waktu lalu.

"Momennya tidak tepat, contoh kemarin, laboratorium Unand kesulitan dana, ya bisa dialihkan ke sana. (Contoh lain) Pemprov mempunyai kewenangan untuk membantu TNI dan Polri, kalau tidak, bantulah Satpol PP itu, Satpol PP pasti kekurangan dana, BNPB akan kekurangan dana, mereka harus berjibaku di lapangan, harus melakukan edukasi, tracing dan sebagainya," tegasnya.

Sementara itu, perihal mobnas yang telah dibeli tersebut, pihaknya sendiri mengaku tak lagi bisa berbuat sesuatu. Namun menurutnya, kritikan dari DPRD Sumbar itu merupakan fungsi dari pengawasan, alias check and balance.

"Kalau sudah dibeli, kita mau bilang apa, izinkan pula Anggota DPRD mengkritiknya, tidak ada masalah itu, itu kan check and balance," sebut Albert.

Seperti diketahui, sejumlah pihak, terutama dari DPRD Sumbar menyayangkan keputusan pembelian dua mobnas baru bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah memilih Mitsubishi Pajero Sport Tipe 4x4 Dakar, sedangkan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy memilih Hyundai Palisade. Kedua mobnas itu sendiri ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

Rekomendasi