Gubernur DIY Lakukan Refocusing APBD dan Danais untuk Penanganan Covid-19

Merdeka.com - Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan melakukan refocusing penggunaan APBD dan Dana Keistimewaan (Danais). Nantinya refocusing anggaran ini akan dipakai untuk penanganan Covid-19.

Sultan menuturkan nantinya Danais akan dipakai untuk membantu kelompok-kelompok sosial dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan dalan penanganan Covid-19.

"Bantuan (Danais) itu memang untuk kelompok-kelompok sosial. Tapi juga untuk kelengkapan-kelengkapan ada untuk sarana prasarana kesehatan. Mungkin APD, mungkin untuk peti jenazah. Yang kedua untuk kelompok-kelompok masyarakat," ujar Sultan, Rabu (21/7).

Sultan menjabarkan dalam beberapa hari ke depan, refocusing APBD dan Danais akan selesai. "Kita sudah mendesain tidak hanya dari Danais tapi juga dari APBD untuk refocusing anggaran. Itu juga akan kita lakukan. Besok atau lusa mungkin sudah selesai semuanya. Yang Danais sudah, sekarang baru kami teliti," jelas Sultan.

Sultan menjabarkan bahwa refocusing nantinya juga akan dipakai untuk membantu UMKM dan pekerja yang di PHK. Hanya saja Sultan mengaku masih mengalami kesulitan terkait pendataan. Sultan pun meminta kepada ketua asosiasi pedagang atau pekerja bisa ikut membantu pendataan.

Sultan menjabarkan bantuan dari refocusing APBD dan Danais ini bisa pula berbentuk bantuan permodalan. Diantaranya dengan pinjaman tanpa bunga agar bisa dipakai untuk modal usaha.

"Nanti kami tidak memungut bunga, tapi bukan berbunga dalam arti tinggi ya mungkin setengah persen atau satu persen kepada anggota. Karena mereka juga pebisnis. Itu berupa utang, misalnya," ucap Sultan.

Sultan berharap lewat bantuan-bantuan itu bisa membantu masyarakat. Selain itu bisa memperkuat modal pedagang dan ekonomi masyarakat.

"Yang penting kita bisa untuk meringankan beban kehidupan mereka. Mungkin juga tergerus tidak hanya sekadar beban untuk makan tapi juga modal kerjanya pun mungkin juga sudah untuk makan. Ini pilihan-pilihan yang cepat bisa kita ambil tapi itu bisa kita pertanggungjawabkan kalau ada pemeriksaan dari BPK," pungkas Sultan.