Ganjar minta tak ada aksi bela Rohingya di Candi Borobudur

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta ormas mengurungkan niat mereka untuk melakukan aksi di Candi Borobudur. Di mana aksi tersebut merupakan bentuk dari bela etnis Rohingya di Myanmar.

Ganjar berharap peserta aksi untuk menyampaikan tuntutan terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar itu langsung padanya saja.

"Kalau aksi Borobudur mau dilakukan kelompok masyarakat, sampaikan tuntutannya apa ke saya. Nanti saya teruskan ke Presiden boleh, ke Menlu boleh," katanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, forum keagamaan juga telah menyampaikan bahwa umat Budha di Indonesia telah mengutuk aksi tersebut.

"Forum Komunikasi Umat Beragama, antara mereka. Laporannya ke saya, mereka udah komunikasi dari Budha sudah oke (mengutuk aksi pembantaian etnis Rohingya). Budha menyampaikan iya kita juga mengutuk, kita bukan bagian seperti itu," tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi berencana akan menggelar demonstrasi yang disebut Aksi Bela Muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur pada 8 September 2017.

Aksi itu digelar untuk mendorong penyelesaian konflik Rohingnya di Myanmar. Berdasarkan pesan atau info yang diterima merdeka.com, diklaim sudah ada hampir puluhan organisasi yang akan bergabung dalam aksi itu.

Sebagai informasi, serdadu pemerintah Myanmar semakin ganas menyerang warga Rohingya di daerah Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung di Negara Bagian Rakhine. Mereka tidak pandang bulu melepaskan tembakan. Targetnya mulai dari lelaki, perempuan, lansia, hingga anak-anak. Perkampungan mereka turut dibakar.

Keputusan pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi mengirim ribuan pasukan ke Negara Bagian Rakhine justru membikin situasi semakin memburuk. Tentara Myanmar dianggap melakukan kejahatan seperti membunuh warga sipil, mencuri harta benda, hingga memperkosa warga Rohingya.

Kondisi itu diperparah lantaran Myanmar menolak mengizinkan tim pencari fakta dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendatangi lokasi konflik.

Negara Bagian Rakhine adalah tempat bermukim sekitar 1,1 juta etnis Rohingya. Mereka hidup dalam kondisi miskin dan selalu dipinggirkan oleh penduduk mayoritas Buddha. Myanmar enggan mengakui mereka sebagai warga negara, sedangkan negara tetangga seperti Bangladesh menganggap mereka pendatang ilegal. PBB meyakini tindakan pasukan Myanmar sama saja dengan pembantaian etnis. Namun, Suu Kyi masih berkeras menyangkal tudingan itu. (mdk/noe)