LIVE

FOTO: Menko Polkam Paparkan Gebrakan Desk Pencegahan Korupsi, Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun

Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.

korupsi
Menko Polkam paparkan capaian Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
Menko Polkam paparkan capaian Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. (©Merdeka.com/Arie Basuki)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan atau BG memimpin rapat Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Dia mengulas hasil pencapaian selama tiga bulan kerja atau sejak Oktober 2024 lalu.

“Dari hasil paparan capaian dan evaluasi, kita wajib memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajaran yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi Asta Cita butir ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Budi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).

Menurutnya, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.

“Dari hasil rakor, dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk sejak bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” jelas dia.

Selain itu, rapat juga membahas capaian dan strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meminimalkan kebocoran anggaran, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital Seperti e-katalog, kemudian e-government di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi,” ungkapnya.

Tidak ketinggalan, fokus utama dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada sektor pemulihan aset.

“Hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat,” Budi Gunawan menandaskan.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (tengah) didampingi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (kiri) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (kanan) saat memaparkan capaian kerja Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (tengah) didampingi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (kiri) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (kanan) saat memaparkan capaian kerja Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ©Merdeka.com/Arie Basuki
Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan memaparkan hasil pencapaian selama tiga bulan kerja atau sejak Oktober 2024 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan memaparkan hasil pencapaian selama tiga bulan kerja atau sejak Oktober 2024 lalu. ©Merdeka.com/Arie Basuki
“Dari hasil paparan capaian dan evaluasi, kita wajib memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajaran yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi Asta Cita butir ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Budi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).
“Dari hasil paparan capaian dan evaluasi, kita wajib memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajaran yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi Asta Cita butir ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Budi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025). ©Merdeka.com/Arie Basuki
Menurutnya, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.
Menurutnya, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan. ©Merdeka.com/Arie Basuki
“Dari hasil rakor, dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk sejak bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” jelas dia.
“Dari hasil rakor, dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk sejak bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” jelas dia. ©Merdeka.com/Arie Basuki
Tidak ketinggalan, fokus utama dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada sektor pemulihan aset.
Tidak ketinggalan, fokus utama dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada sektor pemulihan aset. ©Merdeka.com/Arie Basuki
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Nanda Farikh Ibrahim
Editor Nanda Farikh Ibrahim
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
IHSG Diprediksi Melemah, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 4 Juni 2026

{{caption}}
32 Jam dalam Hidup Dadan Hindayana

{{caption}}
Makan Bergizi Digerogoti Korupsi

{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

Topik Terkait
{{caption}}
Kejari Manggarai Barat Setor Rp2 Miliar Uang Korupsi ke Kas Negara

Seluruh uang tersebut kini telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

kejaksaan
{{caption}}
Prabowo Pulihkan Rp 28,6 Triliun dari Kasus Korupsi, Kasus-Kasus Besar Terungkap

Presiden Prabowo melaporkan bahwa selama masa kepemimpinannya, negara berhasil memulihkan kerugian sebesar Rp 28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Rapat Bareng DPR, Jaksa Agung Pamer Selamatkan Rp24, 7 Triliun Duit Negara dari Koruptor Sepanjang 2025

Burhanuddin menyebut, Kejaksaan menerima 4.748 laporan masyarakat terkait kasus korupsi dan TPPU.

Jaksa Agung ST Burhanuddin
{{caption}}
VIDEO: Penampakan Rp6,62 Triliun Uang Sitaan Satgas PKH Kejagung Diserahkan ke Prabowo

Kejaksaan Agung akan memamerkan capaian kinerja yang dilakukan satgas penertiban kawasan hutan (PKH) kepada Presiden

Prabowo Subianto
{{caption}}
Cegah Korupsi, Kementerian, BUMN Hingga BUMD Dapat Pendampingan Hukum

Pendampingan tersebut diberikan oleh Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bentukan Menko Polkam.

Korupsi
{{caption}}
Keberanian Kejagung Bongkar Kasus Kakap Diharapkan Bisa Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.

Kejagung Berantas Korupsi
{{caption}}
Jaksa Agung Bicara Ancaman Miskinkan Koruptor Sebut Tak Cukup Cuma di Penjara

Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin
{{caption}}
Presiden Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN.

bgn
{{caption}}
Wakil Bupati PALI dan Seorang Kadis Ditangkap Kejati Sumsel Diduga Korupsi Fee Proyek

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana membenarkan adanya penangkapan terhadap kedua pejabat tersebut.

berita kontributor
{{caption}}
Eks Kades di Garut ‎Korupsi Dana Perbaikan Posyandu Rp 653 Juta buat Bayar Utang, Begini Nasibnya

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada September 2025 dengan nomor LP/A/9/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT.

berita kontributor
{{caption}}
KPK Periksa Dirut PT Surya Annisa Kencana, Lanjutkan Usut Proyek Kereta Api Sumsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

djka
{{caption}}
KPK Periksa PNBP Tambang Kutai Kartanegara, Dalami Gratifikasi Eks Bupati Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

aset sitaan
{{caption}}
Skandal Korupsi Intelijen AS, Eks Pejabat CIA Ketahuan Timbun Batang Emas

Kasus korupsi yang melibatkan ratusan batang emas ini mengungkap serangkaian kebohongan dalam riwayat hidup mantan pejabat CIA tersebut.

amerika serikat
{{caption}}
Profil Lodewyk Pusung, Purnawirawan TNI Mantan Pimpinan BGN kini jadi Tersangka Korupsi

Ketiganya terjerat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

badan gizi nasional
{{caption}}
Dadan Hindayana dkk Mark Up Pengadaan Barang di BGN dari Motor Listrik hingga Sepatu

Plh Kapuspenkum Kejagung Mochammad Jeffry mengungkap ketiganya terlibat dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG tahun 2-25-2026.

berita update
{{caption}}
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola MBG

"Pada hari ini penyidik dari Jaksa Agung Muda telah menetapkan 3 orang tersangka," kata Jeffry dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6).

berita update
{{caption}}
Kasus Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan 3 Tersangka Termasuk Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten

Menurut Achmad, tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mulai dari hari ini hingga 21 Juni 2026.

berita update
{{caption}}
Berjaket Gojek, Nadiem Usai Baca Pledoi: Satu dari Empat Unsur Korupsi Tak Terpenuhi Wajib Bebas Murni!

Nadiem meyakini, berdasarkan tuduhan jaksa dan di mata hukum, semua dakwaan terbantahkan.

chromebook
{{caption}}
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

anggota dpr