FOTO: Komisioner BP Tapera Blak-blakan Pilih Rusun Ketimbang Rumah Tapak, Ini Alasannya

Rumah susun dipilih lantaran harga tanah yang lebih terjangkau ketimbang rumah tapak. Dengan kata lain, pihaknya saat kesulitan untuk mewujudkan rumah tapak.

Jarak ini untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera.

Kebijakan Tapera itu sebelumnya mendapat penolakan salah satunya Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Moeldoko menyebut penerapan iuran Tapera kepada pegawai swasta dan mandiri sebagai upaya mempermudah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah.

Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.

BP Tapera gencar memperluas akses pembiayaan perumahan melalui program FLPP bagi pekerja nonformal. Inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka hanya sebesar 1 persen.

Tapera diperluas dan diterapkan untuk pekerja mandiri dan swasta

Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.

Kepala Staf Kepresidenan menilai akad massal FLPP menjadi tonggak penting dalam percepatan perumahan nasional, membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) agresif membidik kerja sama strategis dengan berbagai institusi guna memperluas penyaluran KPR Subsidi pada 2026.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.