Fokus Perbaikan RTLH: Prioritas Utama Gubernur Sulawesi Tengah Entaskan Kemiskinan di Donggala
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjadikan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai prioritas utama untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, khususnya di Kabupaten Donggala, dengan menjadikan daerah tersebut sebagai proyek percontohan.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi prioritas utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Fokus utama intervensi ini adalah Kabupaten Donggala, di mana banyak keluarga masih menempati rumah yang tidak layak huni. Pernyataan penting ini disampaikan dalam rapat kerja daerah di Palu, Minggu, 28 Februari.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, keberadaan rumah tidak layak huni merupakan salah satu penghambat signifikan dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Kondisi ini memerlukan perhatian serius serta intervensi program yang terarah dari pemerintah daerah.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat 4.846 kepala keluarga di Kabupaten Donggala masuk kategori miskin ekstrem. Data akurat ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi program pengentasan kemiskinan.
Strategi Perbaikan RTLH sebagai Pilar Utama Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Anwar Hafid secara tegas menyatakan, “Kalau mau selesaikan kemiskinan, pertama perbaiki dulu rumahnya.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadikan program bedah rumah sebagai langkah awal. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kabupaten Donggala akan dijadikan proyek percontohan bagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah dalam program transformasi RTLH. Tujuannya adalah mengubah rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan manusiawi. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah didorong untuk konsisten menggunakan DTSEN sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan berbasis data. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan lebih efektif dan tepat sasaran. Verifikasi serta validasi data secara berkala menjadi kunci keberhasilan intervensi ini.
Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan
Rapat kerja daerah yang melibatkan seluruh kepala perangkat daerah provinsi menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur menegaskan peran Pemprov sebagai “supporting system” yang aktif bagi pemerintah kabupaten. Kolaborasi erat ini esensial untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata.
Pentingnya penyelarasan program dan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten ditekankan secara khusus oleh Gubernur. Hal ini bertujuan agar seluruh upaya pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran di seluruh wilayah. Fokus utamanya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan secara signifikan.
Sebagai wujud konkret dukungan tersebut, pemerintah provinsi juga menyerahkan bantuan pangan berupa 25 ton beras. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada Bupati Vera Laruni untuk segera disalurkan. Beras tersebut ditujukan bagi warga yang membutuhkan di Kabupaten Donggala, membantu meringankan beban ekonomi mereka.
Sumber: AntaraNews