Wakil Menteri Pertanian Sudaryono secara tegas meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memprioritaskan penyelesaian proyek irigasi. Ia menekankan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak dialihkan ke sektor lain yang tidak relevan. Desakan ini disampaikan dalam acara peluncuran program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Bengkulu pada Sabtu lalu.
Sudaryono menggarisbawahi pentingnya percepatan proyek Pengembangan Irigasi Nasional demi ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan kebijakan baru Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyederhanakan proses pembangunan irigasi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat aliran air ke lahan pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar. Dana sebesar Rp12 triliun telah disiapkan untuk mengatasi permasalahan irigasi di seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, kolaborasi aktif dari semua pihak di tingkat daerah menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Advertisement
Advertisement
Kebijakan Baru Presiden Prabowo: Hilangkan Tumpang Tindih Kewenangan Irigasi
Sudaryono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan kebijakan baru yang revolusioner dalam pengelolaan irigasi. Kebijakan ini secara fundamental mengubah sistem pembagian kewenangan yang sebelumnya berlaku. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan dan mempercepat proses pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, proyek irigasi sering terhambat akibat tumpang tindih tanggung jawab antar tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas saluran primer dan waduk, provinsi mengelola saluran sekunder, sementara kabupaten menangani saluran tersier. Pembagian ini seringkali menyebabkan proyek mandek karena tidak semua tingkatan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara bersamaan.
“Jika pemerintah pusat membangun bagiannya tetapi provinsi dan kabupaten tidak, air tetap tidak akan mengalir,” ujar Sudaryono. Ia menambahkan, “Sebuah kabupaten mungkin mengalokasikan dana untuk saluran tersier, provinsi untuk saluran sekunder, sementara pemerintah pusat mengatakan anggaran belum tersedia, meninggalkan sistem irigasi tidak terpakai.” Kondisi inilah yang ingin diatasi oleh kebijakan baru.
Advertisement
Dengan sistem yang baru, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kini memiliki fleksibilitas untuk membangun atau memperbaiki bagian mana pun dari jaringan irigasi yang rusak atau belum dikembangkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah irigasi yang krusial bagi sektor pertanian nasional.
Advertisement
Rp12 Triliun untuk Pengembangan Irigasi Nasional: Dorongan Kolaborasi Daerah
Untuk mendukung implementasi kebijakan baru ini, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran yang signifikan. Dana sebesar Rp12 triliun disiapkan khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan irigasi di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan komitmen serius pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur pertanian.
Wakil Menteri Pertanian mendesak pemerintah daerah untuk memanfaatkan alokasi dana ini secara maksimal. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek irigasi dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. “Jangan mengalihkan dana daerah ketika anggaran pusat sudah tersedia,” tegas Sudaryono.
Sudaryono juga menyoroti peran kepemimpinan proaktif dari para gubernur dan bupati. Kepemimpinan yang kuat sangat esensial untuk memastikan pembangunan irigasi mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan ketahanan pangan nasional.
Advertisement
“Proses ini telah disederhanakan. Presiden telah mengalokasikan Rp12 triliun, pekerjaan sudah dimulai, dan pada tahun depan sekitar 80.000 titik irigasi di seluruh Indonesia akan diperbaiki,” kata Sudaryono. Ia menambahkan bahwa pendanaan akan terus berlanjut hingga sistem irigasi benar-benar rampung dan berfungsi optimal.
Sumber: AntaraNews