Fakta Menarik: Kepri Raih 3 Alokasi Sekolah Rakyat Permanen, Terbanyak di Sumatera dengan Anggaran Rp200 Miliar!

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico, mengumumkan kabar gembira bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait alokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Kepri mendapatkan jatah tiga lokasi, yakni di Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas, menjadikannya provinsi dengan kuota terbanyak di Pulau Sumatera. Pengumuman ini disampaikan dalam peresmian Sekolah Rakyat terintegrasi ke-33 di Kota Tanjungpinang secara virtual pada hari Selasa.

Pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat permanen di daerah berjuluk "Bumi Segantang Lada" ini ditargetkan akan dimulai pada akhir Oktober 2025. Proyek besar ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap gedung diperkirakan menelan biaya fantastis antara Rp180 miliar hingga Rp200 miliar, mencerminkan investasi serius pemerintah.

Program Sekolah Rakyat ini secara khusus diperuntukkan bagi siswa dari kalangan keluarga tidak mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Nantinya, setiap Sekolah Rakyat permanen akan mampu menampung hingga 1.000 siswa, jauh melampaui kapasitas sementara yang ada saat ini. Ini merupakan langkah konkret mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pendidikan di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico, menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan tiga alokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Lokasi strategis yang dipilih adalah Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas, sebuah pencapaian yang membanggakan karena menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan kuota terbanyak di Pulau Sumatera. Robben Rico mengatakan, "Selamat, Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kuota Sekolah Rakyat permanen terbanyak di Pulau Sumatera."

Pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat permanen di Kepri ini dijadwalkan akan dimulai pada akhir Oktober 2025. Seluruh proses pembangunan akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), memastikan kualitas infrastruktur yang mumpuni. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak di seluruh pelosok negeri.

Anggaran yang dialokasikan untuk setiap gedung Sekolah Rakyat permanen sangat besar, berkisar antara Rp180 miliar hingga Rp200 miliar. Dana ini sepenuhnya berasal dari APBN, menunjukkan prioritas pemerintah terhadap sektor pendidikan. "Seluruh anggaran pembangunannya dibiayai APBN," ujar Robben.

Robben Rico juga mengapresiasi perjuangan Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kabupaten/kota di daerah tersebut. Dukungan kuat dari pemerintah daerah menjadi kunci sukses terealisasinya program Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan ini. Ini menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan.

Sekolah Rakyat permanen dirancang dengan kapasitas besar, mampu menampung hingga 1.000 siswa per lokasi, jauh melampaui Sekolah Rakyat sementara yang saat ini menampung 100 siswa. Program ini secara spesifik diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan belum pernah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini adalah upaya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Untuk angkatan pertama, proses penerimaan siswa tidak melalui tes, melainkan berdasarkan kriteria desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Robben Rico menjelaskan, "Untuk angkatan pertama ini, mereka masuk tanpa melalui tes. Syaratnya itu masuk desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)." Presiden Prabowo Subianto memiliki target ambisius untuk memastikan minimal satu Sekolah Rakyat hadir di setiap 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Seluruh biaya operasional dan kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat akan ditanggung 100 persen oleh negara, memastikan pendidikan gratis sepenuhnya. Setiap siswa akan mendapatkan jatah makan tiga kali sehari ditambah dua kali makanan ringan, memenuhi kebutuhan gizi mereka. Robben menambahkan, "Pemerintah telah menganggarkan per siswa Sekolah Rakyat Rp48 juta per tahun atau Rp4 juta per bulan. Jumlahnya setara dengan pengeluaran anak dari keluarga mampu."

Dengan dukungan finansial dan fasilitas yang komprehensif ini, siswa diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada pendidikan mereka tanpa beban biaya. Program ini bukan hanya tentang menyediakan gedung, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing.

Sumber: AntaraNews