DPRD Jabar Desak Solusi Konkret Atasi Masalah Krusial dari Kader Posyandu hingga Sampah

DPRD Jawa Barat secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan mendesak yang terungkap dalam reses anggota legislatif. Temuan ini mencakup isu-isu penting, mulai dari nasib kader Posyandu hingga krisis sampah yang mengkhawatirkan di Tanah Pasundan. Desakan ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun oleh para wakil rakyat.

Anggota DPRD Jabar, Fikri Hudi Oktiarwan dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa masukan masyarakat kali ini menjadi "alarm keras" bagi pihak eksekutif. Sorotan utama adalah ketimpangan perhatian terhadap garda terdepan kesehatan masyarakat, yaitu kader Posyandu, yang perannya sangat vital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab besar yang diemban dengan dukungan yang diterima.

Pemerintah Provinsi Jabar diharapkan tidak hanya mencatat, tetapi juga menindaklanjuti temuan ini dengan kebijakan anggaran yang lebih responsif. Berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga kesehatan memerlukan perhatian serius. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan.

Kader Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di tengah masyarakat. Namun, perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih sangat minim dan terbatas, hal ini menjadi salah satu masalah krusial yang disoroti DPRD Jabar. Fikri Hudi Oktiarwan menyatakan harapannya agar Pemprov Jabar memberikan dukungan nyata, baik dari segi sarana maupun anggaran, untuk para kader ini.

Dukungan tersebut sangat penting mengingat beban kerja dan tanggung jawab besar yang diemban oleh kader Posyandu dalam upaya promotif dan preventif kesehatan. Tanpa dukungan yang memadai, kinerja mereka dapat terhambat, berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dasar. Peningkatan kesejahteraan kader Posyandu akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, sektor kesehatan juga menyoroti masalah antrean BPJS yang masih panjang dan perlu penanganan lebih lanjut. DPRD Jabar meminta Pemprov untuk mencari solusi efektif guna mengurangi antrean tersebut. Peningkatan alokasi untuk rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi perhatian, serta langkah sistematis untuk menekan angka kekerasan perempuan, anak, dan kasus perundungan.

Krisis lingkungan, khususnya tumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan, menjadi fokus utama desakan DPRD Jabar. Percepatan operasionalisasi TPPAS Legok Nangka untuk wilayah Bandung Raya dan TPPAS Lulut Nambo untuk wilayah Bodebek sangat mendesak. Kedua fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah yang telah mencapai tingkat darurat di Jawa Barat.

Di sektor infrastruktur, Fraksi PKS menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait. Fenomena Gubernur yang harus turun tangan langsung menegur pelanggaran Daerah Milik Jalan (Damija) dan drainase melalui media sosial sangat mengkhawatirkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kerja dinas teknis yang seharusnya bertanggung jawab atas penertiban.

Keluhan atas jalan rusak dan drainase buruk juga tercatat menonjol di beberapa ruas jalan provinsi. Contohnya adalah Jalan Narogong, Gedebage, hingga Pasir Koja, yang kondisinya memprihatinkan. DPRD Jabar menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan respons cepat dari dinas terkait untuk memastikan infrastruktur publik berfungsi optimal dan aman bagi masyarakat.

Sektor pendidikan juga tidak luput dari sorotan DPRD Jabar, khususnya terkait penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta. Fikri Hudi Oktiarwan menyatakan bahwa sekolah swasta telah membantu tugas negara dalam menyediakan layanan pendidikan. Penghapusan insentif ini justru memukul kesejahteraan guru dan kualitas pelayanan pendidikan.

DPRD Jabar mendesak Pemprov untuk menghidupkan kembali BPMU, mengingat pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya menyediakan SMA Negeri yang cukup. Pemberian insentif kepada lembaga swasta yang telah meringankan beban pemerintah merupakan langkah yang adil. Ini akan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh siswa di Jawa Barat.

Dalam sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah diminta melakukan pendampingan pasar bagi UMKM serta optimalisasi dan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT). Sektor pertanian dan peternakan juga memerlukan perhatian melalui pemerataan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, serta dukungan pakan dan indukan bagi peternak desa. Bidang perhubungan juga menuntut penertiban jam operasional truk tonase besar di wilayah seperti Bogor, agar tidak mengganggu aktivitas sekolah dan kerja.

Sumber: AntaraNews