Cerita Mahasiswa UII Alami Beragam Intimidasi Usai Gugat UU TNI di MK

Tiga orang mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi pemohon uji formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengalami intimidasi. Ketiga mahasiswa ini adalah Arung, Handika dan Irsyad.

Intimidasi ini berupa ketiganya didatangi rumahnya oleh orang yang mengaku dari Panitera MK hingga Babinsa untuk meminta data dan salinan Kartu Keluarga (KK).

Koordinator tim ini Arung menceritakan jika kantor desa tempat bapaknya bekerja didatangi Babinsa dan dimintai data tentang dirinya dan keluarga. Hal ini diketahui oleh ayah Arung yang merupakan Kepala Desa setempat.

"Kejadiannya hari Minggu 18 Mei 2025 tapi baru diketahui oleh Bapak saya selaku Kepala Desa dihari Rabu 21 Mei. Awalnya bapak saya menaruh curiga kok kayak ada yang ngambil data anak saya gitu. Dapat berita dari saya kalau teman-teman habis dimintai data orang tak dikenal," kata Arung saat dihubungi, Sabtu (24/5).

"Bapak saya inisiatif langsung telpon Babinsa setempat. Babinsa setempat mengaku, 'Oh iya Pak hari Minggu kemarin saya ambil data Arung di Kantor Desa. Udah-udah dikasih kok dan sudah saya serahkan ke Kodim karena perintah ambil data ini perintah dari Kodim Mojokerto,'," sambung Arung.

Kejadian serupa ternyata dialami pula oleh dua anggota tim lainnya yakni Irsyad dan Handika. Keduanya, kata Arung juga didatangi oleh orang yang mengaku dari Panitera MK. Orang yang mengaku Panitera MK ini datang ke Ketua RT tempat Irsyad dan Handika tinggal.

"Sembilan hari setelah kami sidang pertama, pada tanggal 18 Mei tiga dari kami mengalami hal serupa yakni mengalami pengambilan data yang dua orang ini Irsyad Lampung dan Handika asal Grobogan didatangi orang tak dikenal yang mengatasnamakan MK," ungkap Arung.

"Dalihnya itu melakukan verifikasi faktual untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan ini tinggal di sini. Modusnya awalnya memuji-muji mereka berdua kemarin sidang di MK mengajukan gugatan bagus banget dan penampilannya bagus banget," lanjut Arung.

Arung menerangkan orang-orang yang mengaku dari Panitera MK ini kemudian menggali data Irsyad dan Handika. Termasuk bagaimana keseharian Irsyad dan Handika di kampung.

"Ditanya kayak gimana di kampung halamannya dulu. Seperti apa kegiatannya, ngapain aja. Bagaimana dia berbaur dengan masyarakat. Yang didatangi Ketua RT nya," terang Arung.

"Kemudian yang Handika Ketua RT nya dimintai salinan data oleh orang tak dikenal itu. Kemudian Ketua RT datang ke rumah Handika minta salinan KK. Terus bilang ada yang mencari Handika dari MK mencari data untuk verifikasi boleh minta salinan KK akhirnya dikasih lalu balik lagi ke rumah itu ditunjukkan ke orang tak dikenal itu akhirnya difoto," urai Arung.

"Yang di Lampung (Irsyad) juga gitu. Polanya mirip. Ya awalnya dipuji-puji bagus terus punya potensi bekerja di pemerintahan kemudian minta data-data Irsyad. tapi ketika dimintai data pribadi untungnya ga dikasih sama ketua RT nya," imbuh Arung.

Dokumen Diakses 8 Akun Anonim

Selain digali data pribadinya, Arung menyebut ada juga dugaan intimidasi yang dialami dirinya dan tim. Google Docs yang dipakai oleh Arung dan timnya tiba-tiba diakses oleh delapan akun anonim.

Kejadian ini terjadi jelang Arung dan timnya melakukan sidang kedua di MK secara online. Sidang pendahuluan kedua ini dilakoni Arung dan tim pada Rabu (22/5) lalu.

"Di sidang kedua kemarin tanggal 22 Mei 2025 itu sore, sidang online. Nah di siangnya sebelum sidang, Google Docs yang kami pakai buat menyusun berkas permohonan perbaikan ini tiba-tiba diakses oleh 8 akun anonim yang bukan bagian dari kami. Padahal link Google Docs ini tidak kami sebarkan ke publik. Meskipun kami setting siapapun yang punya akses bisa membuka link. Tapi kami tidak pernah membagikan link itu. Cuma kita-kita saja yang punya linknya," papar Arung.

"Tiba-tiba ada 8 akun anonim yang mengakses akhirnya setelah mengetahui link itu dihapus saja enggak usah dipakai. Untung waktu Google Docs kami diakses itu sebenarnya sudah tidak kami pakai. Sudah kami pindahkan ke word. Google Docs itu isinya coret-coretan saja. Berkas-berkas yang kami mengerjakan dan hasil diskusi ada di sana," tambah Arung.

Ditelepon Nomor Asing

Dugaan intimidasi lainnya adalah berupa telepon dari nomor-nomor tak dikenal yang masuk ke nomor Arung maupun Irsyad. Mesti demikian Arung enggan berspekulasi apakah hal itu berkaitan pula dengan gugatannya dan tim ke MK.

"Irsyad tiba-tiba ada dua nomor tidak dikenal yang telepon tapi tidak diangkat. Kemarin saya mengalami modus penipuan. Ditelepon nomor enggak dikenal tapi modusnya mau menyelamatkan akun saya. Tapi kami enggak mau berspekulasi takutnya enggak ada hubungan," ucap Arung.

Arung menambahkan ada pihak-pihak lain yang juga mendorong agar dirinya mundur dari tim tersebut. Pihak-pihak itu mencoba melobi sang ayah agar mempengaruhi Arung untuk mundur dari tim.

"Kemarin ada info bapak saya di rumah dapat telpon dari Korem Mojokerto. Ditelepon pihak korem, mengeluhlah pada bapak saya. Katanya gimana kok anak anda kok bisa-bisa ikut gitu-gituan melakukan itu, uji formil," urai Arung.

"Si penelepon bilang tolonglah Pak dinasehati anaknya biar gak ikut-ikut gini. Biar gak diteruskan. Bapak saya nolak. Bapak menjawab enggak bisa urusan anak saya ya anak saya. Toh anak saya menempuh jalur hukum, enggak melanggar hukum apa yang mau diprotes. Ada dorongan untuk membatalkan langkah ini lewat bapak saya," imbuh Arung.

Arung menambahkan meski mengalami dugaan intimidasi, namun hal itu tak menyurutkan dirinya dan tim untuk terus maju melakukan uji formil UU TNI di MK. Arung mengaku meski merasa khawatir, namun tak membuat timnya patah semangat.

"Ya kalau saya dan teman-teman Alhamdulillah enggak ada terlihat runtuh semangat. Cuma kalau sedikit panik ada lah. Walau cuma diambil salinan KK tapi inikan bagi kami indikasi (dugaan intimidasi," tutup Arung.