BPBD Tegaskan Informasi Hoaks Gempa Tsunami Sulbar Tidak Benar, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

BPBD Sulawesi Barat menegaskan informasi hoaks gempa tsunami Sulbar yang beredar di media sosial adalah tidak benar, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya mempercayai sumber resmi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai potensi terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah tersebut adalah hoaks. Informasi hoaks gempa tsunami Sulbar ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap tenang. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan hal ini di Mamuju, Minggu.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah BPBD Sulbar melakukan koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Gowa. Hasil koordinasi tersebut mengonfirmasi bahwa tidak ada peringatan dini resmi dari instansi berwenang, khususnya BMKG, terkait potensi bencana di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada informasi dari sumber-sumber resmi pemerintah.

Yasir Fattah menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat memprediksi secara akurat kapan, di mana, dan berapa kekuatan gempa bumi akan terjadi. Masyarakat diajak untuk tidak mudah percaya pada isu atau pesan berantai yang sumbernya tidak jelas. BPBD Sulbar mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan informasi kebencanaan hanya dari sumber resmi pemerintah, seperti BMKG, BPBD, serta saluran komunikasi resmi pemerintah pusat dan daerah.

BPBD Sulbar Bantah Keras Informasi Gempa dan Tsunami

Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, secara tegas membantah informasi yang beredar luas di media sosial mengenai potensi gempa bumi dan tsunami. Ia menyatakan, "Kami telah berkoordinasi dengan BMKG Gowa dan memastikan informasi akan terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Sulbar adalah hoaks." Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dan meluruskan informasi yang menyesatkan.

Hingga saat ini, menurut Yasir Fattah, tidak ada peringatan dini resmi yang dikeluarkan oleh BMKG terkait potensi gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Barat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya validasi informasi dari lembaga yang memiliki otoritas dan kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sangat berpotensi menyesatkan publik.

BPBD Sulbar terus melakukan pemantauan kondisi wilayah secara berkala dan berkoordinasi erat dengan instansi terkait. Upaya ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana.

Gempa Bumi Tidak Dapat Diprediksi, Masyarakat Diminta Waspada Hoaks

Yasir Fattah mengingatkan bahwa fenomena gempa bumi adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi secara pasti. "Tidak ada yang bisa memprediksi kapan, di mana, dan berapa kekuatannya akan terjadinya gempa bumi," tegasnya. Oleh karena itu, setiap informasi yang mengklaim dapat memprediksi gempa bumi dengan detail spesifik harus diwaspadai sebagai informasi hoaks.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Penyebaran pesan berantai yang tidak memiliki sumber jelas hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penting bagi setiap individu untuk menyaring informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya lebih lanjut.

Kepercayaan terhadap informasi kebencanaan haruslah berasal dari sumber resmi pemerintah. Instansi seperti BMKG dan BPBD memiliki data dan analisis yang valid untuk disampaikan kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan tidak terprovokasi oleh berita bohong.

Langkah Bijak Menghadapi Informasi Bencana di Media Sosial

BPBD Sulbar menyampaikan beberapa langkah penting yang perlu diambil masyarakat apabila menerima informasi hoaks. Pertama, tetap tenang dan jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima. Tindakan ini mencegah penyebaran berita palsu yang lebih luas dan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.

Kedua, periksa kebenaran informasi melalui sumber resmi seperti BMKG, BPBD, atau media resmi pemerintah. Verifikasi adalah kunci untuk memastikan validitas sebuah informasi. Apabila informasi tersebut tidak ditemukan di sumber resmi, maka besar kemungkinan itu adalah hoaks.

Ketiga, hentikan penyebaran pesan atau konten yang tidak jelas asal-usul dan validitasnya. Masyarakat juga dianjurkan untuk melaporkan informasi hoaks kepada aparat terkait agar dapat ditindaklanjuti. Terakhir, edukasi keluarga dan lingkungan sekitar agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi kebencanaan adalah langkah proaktif yang sangat penting.

"Mari bersama-sama menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat dengan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Informasi resmi hanya dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang," tutup Yasir Fattah, mengakhiri imbauannya kepada seluruh warga Sulawesi Barat.

Sumber: AntaraNews