Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun menegaskan agar program tersebut tidak dihentikan.
Koordinator BEM SI, Muzammil Ihsan, menilai program MBG yang telah berjalan hampir satu tahun belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
"MBG ini niatnya bagus. Tetapi dalam prakteknya banyak kejanggalan yang terjadi. Ketika sudah dipatok 15 ribu, harganya ditekan. Sehingga dampak kepada ekonomi kerakyatan tidak terjadi. Hari ini sudah 20 ribu dapur MBG, tetapi masih minim effect terhadap ekonomi kerakyatan," kata Muzzamil dalam dialog media di Adidaya Institute, Jakarta, Selasa (31/3).
Menurutnya, di tengah situasi geopolitik global seperti konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, program MBG justru perlu diperbaiki, bukan dihentikan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas program yang telah diluncurkan.
"Presiden harus bertanggungjawab ketika program ini (MBG) sudah diluncurkan maka jangan dibatalkan. Tetapi harus ada evaluasinya ketika terjadi penurunan ekonomi. Ketika MBG dibatalkan maka akan semakin banyak kerugian-kerugian besar yang dirasakan masyarakat. Ketika program MBG terhenti (maka) akan banyak tenaga kerja hilang," ujarnya.
BEM SI juga mendorong agar ke depan program MBG lebih melibatkan sektor pendidikan, mengingat sebagian anggaran program tersebut berasal dari realokasi APBN di sektor pendidikan.
"MBG ini terkait dengan pendidikan, tetapi dampaknya sangat minim. Orang orang yang bergerak di sektor pendidikan hanya menjadi objek. Dapur-dapur MBG seharusnya melibatkan guru dan sekolah. Yang menjadi fokus perhatian kami adalah sektor pendidikan harus diperhatikan dalam perputaran program MBG," ucap dia.
Sementara itu, Adidaya Institute menilai pemerintah perlu melakukan transformasi mendasar terhadap model program MBG. Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, menyebut pendekatan saat ini masih terlalu berfokus pada distribusi makanan.
"MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional," kata Bram.
Ia mengusulkan agar MBG dikembangkan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi berbasis produksi lokal, sehingga mampu menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan.
Menurut Bram, kebutuhan besar program MBG yang mencapai puluhan juta porsi per hari berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi domestik jika dikelola dengan pendekatan yang tepat.
"Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti (mereka berani tanam lebih banyak). Nelayan masuk rantai pasok resmi (pendapatan naik). Koperasi desa jadi aggregator dan distributor (desa jadi pusat ekonomi). UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri — bukan mengalir ke importir," kata Bram.
Advertisement
Program Sosial Terbesar
Ia menambahkan, MBG merupakan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia dan seharusnya mampu menjadi penggerak utama ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.
Advertisement
Jangkau 61 Juta Penerima Manfaat
"Negara bukan sekadar memberi makan. Negara membangun ekosistem pangan lokal yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan rakyat dari bawah," tutup Bram.
Saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 61,6 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir 2026. Namun, tanpa perubahan model, program tersebut dinilai masih akan berjalan dengan pola lama, yakni distribusi makanan tanpa optimalisasi dampak ekonomi yang lebih luas.