Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme

Anwar Usman dilaporkan ke KPK bersama Jokowi, Kaesang, dan Gibran buntut putusan mengubah syarat capres-cawapres.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman buka suara soal laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Laporan ini buntut putusan MK yang mengubah syarat capres cawapres.

"Ketawa saja saya," kata Anwar sambil tertawa kepada wartawan di Gedung MK, Selasa (24/10).

Anwar pun tak merespons lebih lanjut terkait laporan itu. Ia langsung bergegas keluar dari Gedung MK usai melantik tiga anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Sebagai informasi, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel melaporkan Jokowi, Anwar Usman, Gibran, hingga Kaesang kepada Pimpinan KPK, Senin (23/10). Jokowi dan keluarga diduga telah tindak pidana kolusi dan nepotisme.

Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme

“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain,”

kata Koordinator TPDI, Erick S Paat.

merdeka.com

Erick S Paat mengatakan, laporan sudah diterima KPK. Dia menjelaskan, pelaporan itu buntut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.

Dalam putusan yang dibacakan Anwar Usman pada 16 Oktober lalu, kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Dengan catatan, memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang terpilih dalam Pemilu.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Erick S Paat menegaskan, Anwar Usman merupakan ipar Jokowi. Sementara dalam gugatan yang dikabulkan MK tercantum nama Gibran.

Belum lagi, PSI yang dipimpin Kaesang mengajukan gugatan batas usia capres-cawapres ke MK.

“Ini yang kami lihat kolusi dan nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dan keponakannya Kaesang,"

jelas dia.

merdeka.com

Reaksi Jokowi

Presiden Jokowi pun juga sudah berkomentar. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Dia mengaku akan menghormati semua proses hukum tersebut.

"Ya itukan proses demokrasi di bidang hukum ya kita hormati semua proses itu,"

ujar Jokowi di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10).

merdeka.com

Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme

24 Oktober 2023 17:08

Artikel ini ditulis oleh

Editor Titin Supriatin

Topik Terkait

Reporter

Lydia Fransisca

Ketua MK Anwar Usman Mantan Ketua MK Anwar Usman Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme

Mantan Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan nepotisme.

Baca Selengkapnya

jokowi KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya

PDIP Sekjen PDIP: Demokrasi sedang Diuji karena Terlahir Kembali Nepotisme

Hasto mengatakan, seragam hitam itu mecerminkan situasi demokrasi Indonesia kini tengah menghadapi tantangan. Menurutnya, nepotisme telah lahir kembali.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Generasi milenial Erick Thohir: Saya Yakin Indonesia Bebas Korupsi di 2038

Generasi muda dinilai punya peranan penting dalam pemberantasan korupsi, mewujudkan Indonesia bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya

Anak Presiden Akibat Nepotisme Anak Presiden, Indonesia Diserang dan Dipermalukan di Forum Internasional

Kebijakan mobil nasional dan fasilitas istimewa pada PT Timor Putra Nasional pada 1996 membuat Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat meradang. WTO jadi wasit.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Singgung Putusan MK yang Bikin Gibran Jadi Cawapres, Anies Nilai Nepotisme Bisa Menular ke Daerah

Orang yang bercerita kepada mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang bahwa di Jakarta juga terjadi nepotisme. Maka menular ke daerah-daerah.

Baca Selengkapnya

jokowi KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Anies Baswedan: Mau Tidak Kita Kembali ke Era Kolusi Nepotisme seperti dulu?

Pasangan AMIN hari ini menggelar senam dan jalan sehat di Depok, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Perindo Harap MKMK Jawab Keresahan Publik soal Nepotisme di Lembaga Tinggi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang

Baca Selengkapnya

Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme

Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme

“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain,” kata Koordinator TPDI, Erick S Paat.

Erick S Paat menegaskan, Anwar Usman merupakan ipar Jokowi. Sementara dalam gugatan yang dikabulkan MK tercantum nama Gibran.

“Ini yang kami lihat kolusi dan nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dan keponakannya Kaesang,"jelas dia.

Reaksi Jokowi

"Ya itukan proses demokrasi di bidang hukum ya kita hormati semua proses itu," ujar Jokowi di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10).

Anwar Usman Tertawa Tanggapi Laporan ke KPK karena Dugaan Nepotisme

“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain,”

kata Koordinator TPDI, Erick S Paat.

“Ini yang kami lihat kolusi dan nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dan keponakannya Kaesang,"

jelas dia.

"Ya itukan proses demokrasi di bidang hukum ya kita hormati semua proses itu,"

ujar Jokowi di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10).