Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Antasari Azhar Khawatir Isu Polisi Taliban dan India Dihembuskan Orang Tak Suka KPK

Antasari Azhar Khawatir Isu Polisi Taliban dan India Dihembuskan Orang Tak Suka KPK Antasari Mendorong dibentuknya Dewan Pengawas KPK. ©Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar angkat bicara mengenai isu yang berkembang di internal KPK. Isu itu pertama kali dimunculkan Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Disebutkan, diinternal KPK terbagi menjadi dua kubu yakni polisi India dan Taliban. Namun Antasari menegaskan selama dua tahun kepemimpinan di KPK, tidak pernah mendengar istilah polisi India dan Taliban.

"Setidaknya selama saya memimpin KPK tahun 2007 hingga 2009 tidak ada masalah itu (polisi India dan Taliban). Polisi ya polisi," ujar dia.

Antasari menyarankan agar orang yang pertama kali memberikan pernyataan mengenai isu tersebut. "Persepsi polisi Taliban dan India kayak apa. Apa bentuknya, apa kerjanya," ujar dia.

Antasari mengkhawatirkan isu ini sengaja dihembuskan orang-orang yang tidak suka dengan KPK. "Jangan sampai presepsi itu dimunculkan dari orang-orang yang tidak suka KPK," ujar dia.

Antasari juga menanggapi rencana Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang mewacanakan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. Antasari pun setuju dengan rencana itu.

"Pendapat saya mungkin pansel tergerak hatinya ada isu (Polisi Taliban dan India) itu saya harus gini nih," ujar dia.

Namun, Antasari mengatakan, sebaiknya isu itu tak lagi dibahas. Ia menyakini KPK masih komitmen memberantas korupsi.

"Kondisi sekarang ini belum selesai. Setelah Pilpers merajut kembali persatuan dan kesatuan. Jangan dibuka lagi situasi seperti ini. Enggak ada apa-apa di KPK," ujar dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane sebelumnya mengatakan ada perpecahan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, kini ada kubu di internal KPK yang mendukung penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Sekarang berkembang isu bahwa di internal KPK itu ada Polisi India dan ada Polisi Taliban. ini kan berbahaya gitu ya karena taliban siapa? kubu Novel yang polisi india siapa? yang non Novel," kata Neta di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/5).

Antasari Bicara Kasus BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Setidaknya Di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata, Penyidik menyeret Sjamsul Nursalim.

Jauh sebelum itu, Ketua KPK Antasari Azhar yang kini telah berstatus sebagai mantan rupanya telah mengendus dugaan praktik korupsi di dalam penerbitan surat itu.

Ia menyelidiki saat duduk di kursi Kejaksaan Agung. Diketahui, pada Era Soeharto mengucurkan Rp600 triliun lewat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dari jumlah itu, Menurut Antasari, sebetulnya yang dipermasalahkan BLBI di kalangan swasta, hanya Rp154 triliun. Namun, sebagainya sudah diusut oleh kejaksaan.

"Sudah diproses kejaksaan beberapa kasus. Mungkin nanti anda bisa konfirmasi ke kejaksaan," ucap Antasari di Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Makanya, ketika menjabat sebagai ketua KPK pada tahun 2007, Antasari meminta kejaksaan membuat laporan mengenai kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh kejaksaan.Berapa uang negara ditarik berdasarkan pengembalian dari uang pengganti maupun hasil lelang barang rampasan.

"Kenapa saya minta ke kejaksaan untuk itu? Supaya saya bisa menghitung kerugian Rp154 triliun ini kembalinya berapa. Selesai kan kalau kembali, selesai. Kalau belum kembali kenapa? Apakah barang masih ada? Kalau barang tidak ada kenapa.Saya minta jaksa kumpulkan itu, alhamdulillah sampai saya lepas dari KPK sampai hari ini belum ada laporan itu," ujar dia.

Selagi menjabat pimpinan KPK, Antasari juga ingin mengusut Rp446 triliunnya, sisa dari Rp600 triliun itu. Menurut Antasari dikucurkan ke bank-bank plat merah.

"Yang dipersepsikan, diserahkan kepada Bank pemerintah. Mana kasusnya? Kan enggak ada. Itu yang kami kumpulkan mulai mengusut untuk itu," ujar dia.

Penyelidikan dimulai. Antasari pun membentuk 4 tim di KPK. Mereka diberikan tugas yang berbeda-beda.

"Satu untuk mencari mendata berapa uang negara yang sudah ditarik oleh kejaksaan, berapa barang rampasan sudah dilelang dan dimana saja, itu satu. Kedua adalah katanya pada saat itu banyak kasus dihentikan penyelidikan oleh kejaksaan karena mengembalikan kerugian, ya berapa kerugian yang dikembalikan dan dalam perkara apa saja," papar dia.

"Terus selanjutnya, waktu itu ada komitmen dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, bagi mereka yang lari ke luar negeri tetap ditagih melalui Menteri Keuangan," sambung dia.

Antasari mengatakan, pihaknya juga sudah mengundang Boediono selaku Gubernur BI dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

"Pertanyaannya kenapa itu bank-bank itu merger. Kenapa begitu? Saya ingin tanya lagi waktu itu. Apakah enggak ada kasus," ujar dia.

Antasari menyatakan, bersikeras membuka secara terang-benderang karena tidak mau BLBI menjadi komoditas politik. Namun, belum sempat mengusut Antasari harus menjalani proses hukum.

"Justru saya sendiri yang saat itu baru mau memulai mengusut yang Rp446 T itu, yang bank plat merah itu. Nah itu yang kita kejar. Tapi boro-boro ngejar, kita udah dikejar," ucap dia.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi

PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi

PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.

Baca Selengkapnya
Ganjar Dilaporkan ke KPK, JK Ungkit Penahanan Mantan Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas

Ganjar Dilaporkan ke KPK, JK Ungkit Penahanan Mantan Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas

JK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 18 Orang Dalam OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Gani

KPK Amankan 18 Orang Dalam OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Gani

Ali mengatakan, mereka semua masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penindakan.

Baca Selengkapnya
Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya

Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya

PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya