Ammy Amalia Ditunjuk Jadi Plt Bupati Cilacap Usai Syamsul Auliya Dicokok KPK

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dana THR.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan pentingnya Integritas Pejabat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap. Ia meminta kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh apar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja perangkat daerah, dengan bantuan Satpol PP dan beberapa pejabat lainnya.

KPK memindahkan pemeriksaan ke Polres banyumas untuk menghindari conflict f interest. Lantaran Polres Cilacap masuk dalam daftar pembagian THR dari duit panas.

Jika para SKPD atau kelapa dinas tak menuruti, Bupati Cilacap mengancam akan memutasi jabatan. Frkominda termasuk pengadilan negeri dan agama.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah, memicu sorotan pakar hukum terkait integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah. Simak analisis lengkapnya mengenai kasus OTT Kepala Daerah.

Usai pemeriksaan intensif dan menggali keterangan dari sejumlah saksi, diketahui praktik serupa juga sudah terjadi pada tahun 2025.

Asep merinci, dua orang tersangka itu adalah Bupati Cilacap 2025-2030, Syamsul Auliya dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono.

Setiap pejabat harusnya menjaga integritas masing-masing. Termasuk membangun tanggung jawab pada setiap individu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada Jumat (13/3). Kader PKB setempat meminta masyarakat menunggu rilis resmi KPK terkait OTT Bupati Cilacap ini.

Syamsul memulai karirnya di dunia eksekutif pada tahun 2017, saat ia terpilih sebagai Wakil Bupati Cilacap mendampingi Tatto Suwarto Pamuji.

KPK meyakini bahwa banyak kepala daerah lainnya yang juga melakukan modus yang sama.

Bupati dan Sekda Cilacap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

KPK i menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan.

Budi merinci, 13 pihak tersebut, selain bupati ada juga sekda dan para pejabat struktural di kabupaten tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan penghormatan terhadap proses hukum terkait kadernya, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang terjaring OTT KPK. Apa implikasinya bagi partai dan pejabat daerah?

Penyidik KPK saat ini masih fokus menguatkan konstruksi perkara usai penetapan tersangka.

KPK membeberkan alasan di balik setoran uang dari perangkat daerah kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang diduga karena kekhawatiran akan digeser jabatan atau dianggap tidak loyal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp610 juta yang diduga merupakan hasil pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja (satker) demi tunjangan hari raya (THR) pribadi dan pihak eksternal, menambah daftar panjang