2.100 Jemaah Umrah Asal Jatim Terancam Tunda Keberangkatan Akibat Konflik Timur Tengah

Sebanyak 2.100 calon jemaah asal Jawa Timur dipastikan belum bisa diberangkatkan dalam waktu dekat menyusul imbauan resmi penundaan dari pemerintah pusat.

Erwin Yohanes
Oleh Erwin Yohanes - Reporter
2.100 Jemaah Umrah Asal Jatim Terancam Tunda Keberangkatan Akibat Konflik Timur Tengah
2.100 Jemaah Umrah Asal Jatim Terancam Tunda Keberangkatan Akibat Konflik Timur Tengah (Merdeka.com)

Memanasnya konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah mulai berdampak langsung pada perjalanan ibadah umrah, dengan sejumlah penerbangan dibatalkan dan pemerintah Indonesia bahkan mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan demi keselamatan di tengah ketidakpastian situasi di kawasan Timur Tengah.

Sebanyak 2.100 calon jemaah asal Jawa Timur dipastikan belum bisa diberangkatkan dalam waktu dekat menyusul imbauan resmi penundaan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), sekitar 2.100 jemaah telah terdaftar dan dijadwalkan berangkat dalam beberapa hari ke depan.

Namun, kepastian teknis keberangkatan tetap berada di bawah kewenangan masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jawa Timur, Mohammad Sufyan Arief, menyebut sejumlah jadwal penerbangan telah dibatalkan sejak Sabtu (28/2).

Pembatalan umumnya terjadi pada penerbangan transit melalui sejumlah kota seperti Amman, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, Moskow, hingga Peshawar.

"Keberangkatan sejak Sabtu yang menggunakan rute transit tersebut sudah dibatalkan," kata Arief, Selasa (3/3).

Meski demikian, penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi masih beroperasi. Maskapai seperti Garuda Indonesia, Saudia, dan Lion Air disebut tetap melayani rute langsung tanpa transit di wilayah terdampak.

Arief mengakui pihaknya belum dapat memastikan total keseluruhan jemaah Jawa Timur yang terdampak, mengingat sebagian masih menggunakan penerbangan langsung serta adanya jemaah mandiri di luar penyelenggara resmi. Ia menegaskan, data resmi tetap mengacu pada sistem Siskopatuh milik pemerintah.

Selain ketidakpastian jadwal, pembatalan penerbangan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi biaya tambahan, terutama untuk akomodasi di Arab Saudi. Memasuki bulan Ramadan yang merupakan musim puncak (high season), pengelola hotel umumnya tidak memberikan pengembalian dana.

"Situasinya cukup berat karena kamar hotel tetap dianggap terpakai, refund hampir tidak ada. Baik travel maupun jemaah tentu berharap keberangkatan tetap bisa dilakukan jika kondisi memungkinkan," ujarnya.

Kementerian Haji Jawa Timur mengimbau para calon jemaah tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan PPIU masing-masing guna memperoleh informasi terbaru terkait jadwal dan mekanisme keberangkatan selanjutnya.

Rekomendasi