Rencana Pemprov DKI Pangkas Trotoar Demi Atasi Kemacetan di TB Simatupang Tuai Kritikan Tajam

Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperluas Jalan TB Simatupang dengan cara mengurangi ukuran trotoar dan jalur sepeda di area tersebut mendapatkan banyak kritik dari aktivis transportasi dan pejalan kaki. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, berpendapat bahwa gagasan ini merupakan pemikiran yang keliru. Ia menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi masalah kemacetan tidak seharusnya mengorbankan fasilitas yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki.

“Gubernur DKI Jakarta yang ancang-ancang melebarkan jalan raya (Jl TB Simatupang) dengan mengorbankan fasilitas NMT yakni lajur sepeda dan trotoar, adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (25/8/2025). Pendapat ini menunjukkan bahwa perlunya mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan kenyamanan pengguna jalan lainnya, agar semua pihak dapat menikmati fasilitas yang ada tanpa merasa dirugikan.

Usulan ini menunjukkan adanya kemunduran

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengungkapkan bahwa langkah Pramono dalam menangani masalah kemacetan di TB Simatupang dengan memotong trotoar justru akan merugikan para pejalan kaki. Ia menegaskan, "Rencana penggusuran trotoar tersebut adalah merugikan (set back/kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," kata Alfred.

Menurut Alfred, tindakan tersebut bukan hanya berdampak negatif bagi pejalan kaki, tetapi juga menghambat upaya untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan di Jakarta. Ia menilai bahwa keberadaan trotoar yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan bermotor. Dengan demikian, keputusan untuk memangkas trotoar seharusnya dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan kepentingan publik.

Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan transportasi umum

Menurutnya, kemacetan yang parah di TB Simatupang seharusnya menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebaiknya berperan aktif sebagai pendorong agar masyarakat lebih memilih transportasi umum.

Alfred menambahkan, "Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum massal, sepeda atau berjalan kaki." Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi.

Bagaimana perkembangan rencana jalan berbayar?

Alfred mengusulkan penerapan kebijakan jalan berbayar (ERP/electronic road pricing) serta tarif parkir progresif di area yang padat kendaraan, termasuk di TB Simatupang yang telah diteliti sejak tahun 2009-2010. "Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan yang parah di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga berencana membuka trotoar dan beberapa pembatas jalan yang ada sebagai langkah sementara untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang.